Begini Anggaran Konsumsi Rapat Menteri 2026: Ngemil Rp 53 Ribu, Makan Rp 118 Ribu

Ilustrasi Anggaran Rapat Kementrian 2026 Berubah Begini Rinciannya
Sumber :
  • Pexel @Christina Morillo

VIVA, Banyumas - Pemerintah telah merinci anggaran untuk kegiatan pemerintahan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025. Salah satu poin yang diatur adalah anggaran konsumsi rapat menteri 2026, termasuk biaya makan dan snack para pejabat tinggi. Dalam aturan tersebut, peserta rapat dijatah makan 118 ribu dan ngemil 53 ribu per orang, mencerminkan upaya standarisasi anggaran secara nasional.

Begini anggaran konsumsi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan: untuk setiap rapat tingkat menteri, wakil menteri, hingga eselon I, pemerintah menyediakan total anggaran sebesar Rp 171 ribu per orang. Rinciannya, makan 118 ribu sebagai makan utama dan ngemil 53 ribu untuk snack dan minuman ringan. Ketentuan ini berlaku khusus untuk kegiatan rapat menteri 2026 yang berlangsung secara luring dan berdurasi minimal dua jam.

Standar ini bertujuan menjaga efisiensi dan akuntabilitas belanja negara. Dengan kebijakan rapat menteri 2026 tersebut, semua instansi diharapkan mengikuti pedoman yang sama dalam menyusun anggaran. Begini anggaran konsumsi yang berlaku: tidak boleh melebihi plafon yang ditetapkan, yakni makan 118 ribu dan ngemil 53 ribu, agar tetap proporsional dan sesuai dengan prinsip transparansi penggunaan dana publik.

Penetapan biaya konsumsi ini berlaku sebagai acuan dalam penyusunan anggaran kementerian dan lembaga, serta digunakan untuk memastikan pengeluaran negara tetap efisien namun tetap memperhatikan kelayakan.

Meskipun nominalnya relatif kecil jika dibandingkan dengan total anggaran negara, angka Rp 171.000 per orang tetap menuai perhatian publik, terutama di tengah kondisi fiskal yang ketat dan tekanan pada penerimaan negara.

Beberapa pihak menilai angka tersebut cukup tinggi hanya untuk konsumsi rapat, terutama kudapan yang mencapai Rp 53.000 per orang.

Pertanyaan pun bermunculan: jenis kudapan seperti apa yang masuk kategori tersebut? Namun, pemerintah menyatakan bahwa angka ini merupakan batas maksimal yang boleh digunakan dan tidak wajib dihabiskan.