Dana Pusat Terancam Stop, Nasib Batik Solo Trans di Ujung Tanduk 2026

Bus Batik Solo Trans beroperasi di pusat kota
Sumber :
  • instagram @batiksolo.trans

Batik Solo Trans terancam berhenti 2026 karena dana pusat dihentikan. Pemkot Solo berupaya mencari solusi agar transportasi publik tetap berlanjut untuk warga

Viva, Banyumas - Transportasi publik di Kota Solo tengah menghadapi tantangan besar. Batik Solo Trans (BST), yang menjadi andalan mobilitas masyarakat sejak belasan tahun lalu, terancam berhenti beroperasi pada 2026. Penyebabnya adalah rencana pemerintah pusat menghentikan suntikan dana operasional yang selama ini menopang jalannya layanan. Dikutip dari Pemprov Jateng, BST bukan sekadar angkutan kota biasa.

Kehadirannya telah memberi kontribusi signifikan dalam mengurangi kemacetan, menyediakan moda transportasi yang terjangkau, dan mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Setiap hari, belasan ribu warga mengandalkan bus ini untuk bekerja, sekolah, hingga beraktivitas di pusat kota.

Namun, keberlangsungan layanan ini masih sangat bergantung pada subsidi pemerintah pusat. Jika alokasi dana dari APBN benar-benar dihentikan, operasional BST berpotensi terganggu serius. Tanpa dukungan finansial, sulit bagi penyelenggara untuk menutup biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan armada, hingga kesejahteraan kru.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Solo bergerak cepat mencari solusi alternatif. Berbagai langkah tengah dipertimbangkan, mulai dari kerja sama dengan pemerintah provinsi, menggandeng sektor swasta, hingga memaksimalkan potensi pendanaan dari anggaran daerah.

Pemkot Solo juga sedang menyiapkan strategi jangka panjang agar sistem transportasi publik lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada subsidi pusat. Harapannya, BST dapat terus berjalan sekaligus bertransformasi menjadi layanan yang lebih modern dan efisien. Terhentinya layanan BST jelas akan membawa dampak besar bagi masyarakat.

Ribuan penumpang harian akan kehilangan akses transportasi murah dan nyaman. Kondisi ini berisiko memaksa warga kembali menggunakan kendaraan pribadi, yang pada akhirnya memperburuk kemacetan dan polusi udara.