Biro Pers Istana Pastikan Kasus Penarikan ID Wartawan CNN Tak Terulang Lagi

Wartawan CNN, Diana Valencia (tengah)
Sumber :
  • Antaranews

VIVA, Banyumas – Kisruh pencabutan kartu identitas liputan wartawan di Istana Negara akhirnya menemukan titik damai.

Indonesia Kirim Bantuan Pangan Rp. 200 Miliar untuk Gaza

Melansir dari Antaranews, Biro Pers Sekretariat Presiden menegaskan permintaan maaf dan memastikan peristiwa penarikan ID Pers milik jurnalis CNN Indonesia tidak akan terulang.

Biro Pers Istana menegaskan tidak akan mengulangi tindakan penarikan ID Pers kepada jurnalis yang meliput kegiatan Presiden Prabowo Subianto.

Resmikan Dapur MBG di Blater, Bupati Fahmi Harapkan Jaringan Dapur Sehat di Purbalingga Segera Menyusul

Pernyataan ini disampaikan setelah kejadian pencabutan kartu identitas liputan milik wartawan CNN Indonesia Diana Valencia, yang sempat memicu perhatian publik.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Erlin Suastini telah menyampaikan permintaan maaf resmi kepada Diana dan CNN Indonesia dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Presiden Prabowo Tersenyum Bangga Saksikan Atraksi TNI Penuh Aksi dan Simulasi Perang yang Mencekam

“Kami memastikan kejadian ini tidak akan terulang. Kepala Biro Pers menyesal telah menarik ID teman-teman jurnalis,” ujar Yusuf.

Ia menambahkan, kartu identitas liputan telah dikembalikan kepada Diana sebagai wujud komitmen kebebasan pers.

Biro Pers menegaskan dukungannya pada kebebasan pers sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Presiden Prabowo juga disebut sangat menjunjung keterbukaan informasi dan kolaborasi dengan media untuk mendukung publikasi program prioritas pemerintah.

Diana Valencia sendiri mengapresiasi langkah Istana. Ia berterima kasih atas pengembalian ID Pers dan menyebut keputusan itu sebagai sinyal positif bagi kerja sama media dengan pemerintah.

Meski demikian, ia memahami bahwa teguran terkait protokol peliputan Presiden, seperti posisi dan sesi doorstop, mungkin tetap terjadi di lapangan.

Dengan pengembalian ID Pers dan komitmen keterbukaan dari Istana, hubungan antara pemerintah dan insan media diharapkan kian harmonis.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kebebasan pers Indonesia agar tetap berjalan seiring transparansi dan profesionalisme peliputan.