Ironi Immanuel Ebenezer: Bongkar Pakta Integritas Antikorupsi Prabowo, Kini Terseret OTT KPK

Viva, Banyumas - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel kembali menyita perhatian publik setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Noel ditangkap bersama 10 orang lainnya dalam operasi senyap pada Kamis (21/8) dini hari.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyebut bahwa penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Meski demikian, KPK masih menahan informasi detail dan berjanji akan mengumumkan secara resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai. Yang membuat publik semakin tercengang adalah kenyataan bahwa Noel sebelumnya dikenal sebagai sosok yang kerap berbicara lantang soal pemberantasan korupsi.

Bahkan, ia pernah mengungkap isi Pakta Integritas yang disodorkan Presiden Prabowo Subianto kepada para calon menterinya pada Oktober 2024. Dilansir dari laman Viva, Menurut Noel, salah satu poin penting dalam Pakta Integritas tersebut adalah larangan keras bagi menteri untuk melakukan praktik korupsi.

Noel menyebut saat itu ia tidak keberatan dengan aturan tersebut karena dirinya sejak lama mendukung adanya komitmen tegas antikorupsi di pemerintahan. Lebih jauh, Noel bahkan mengingatkan publik bahwa pada 2019 ia pernah mengusulkan hal serupa kepada Presiden ke-7, Joko Widodo.

Kala itu, Noel mendorong agar Jokowi membuat pakta integritas dengan aturan keras: bila ada menteri terbukti korupsi, maka harus dihukum mati. Namun usulan tersebut tak pernah terealisasi. Ironinya, beberapa tahun setelah pernyataannya itu, Noel justru berada di pusaran kasus dugaan pemerasan yang sedang diusut KPK.

Situasi ini membuat publik menilai ada jurang lebar antara ucapannya di masa lalu dan kondisi yang menjeratnya saat ini. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan wakil menterinya.

Publik menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai status hukum Noel dan sejauh mana keterlibatannya dalam dugaan praktik pemerasan tersebut.

Kasus Noel menambah panjang daftar pejabat publik yang sebelumnya lantang menyerukan antikorupsi, tetapi kemudian terjerat kasus serupa. Bagi masyarakat, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa integritas bukan hanya soal ucapan, tetapi juga konsistensi dalam tindakan.Kini, bola ada di tangan KPK untuk menuntaskan kasus ini secara transparan.

Apakah Noel benar-benar terlibat dalam praktik pemerasan atau hanya terseret arus dalam jabatannya, publik tentu menanti jawabannya