Jadwal dan Skema TPG 2026: Tunjangan Guru Cair Bulanan, Target Nasional Juli 2026
- Istimewa
VIVA Banyumas – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan skema baru pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG 2026) secara bulanan mulai Januari 2026.
Langkah ini menandai perubahan signifikan dari sistem sebelumnya yang hanya mencairkan tunjangan tiap tiga bulan sekali.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan stabilitas keuangan guru.
“Tunjangan profesi guru diupayakan akan ditransfer langsung setiap bulan mulai 2026,” ujar Mu’ti.
Meski kebijakan bulanan resmi diberlakukan, penerapannya tidak langsung serentak di seluruh Indonesia.
Pemerintah memulai dengan pilot project di sejumlah daerah terpilih untuk menguji kesiapan sistem sebelum diperluas secara nasional.
Tahap awal pilot project, yang berlangsung Januari hingga Maret 2026, mencakup sekitar 5–10 kabupaten/kota.
Daerah ini dipilih berdasarkan tingkat kesiapan infrastruktur teknologi dan validitas data guru yang paling tinggi.
Kriteria utama pemilihan daerah mencakup:
- Kelancaran sinkronisasi antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN).
- Kecepatan pelaporan administrasi guru oleh pemerintah daerah.
Prioritas diberikan pada wilayah yang memiliki rekam jejak administrasi tercepat, agar transfer langsung dari kas negara ke rekening guru berjalan tanpa hambatan.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa fase transisi TPG bulanan akan dipantau secara ketat. Jadwalnya meliputi:
- Januari 2026: Awal uji coba di daerah pilot project.
- Februari 2026: Pembukaan validasi data melalui Info GTK lebih awal untuk seluruh Indonesia.
- Pertengahan 2026: Evaluasi sistem pembayaran dan integrasi data secara menyeluruh.
- Juli 2026: Target implementasi TPG bulanan secara nasional untuk seluruh guru ASN dan non-ASN yang memenuhi syarat.
Menurut data dari Kementerian Keuangan, anggaran sebesar Rp274,7 triliun telah dialokasikan dalam RAPBN 2026 untuk mendukung kesejahteraan guru.
Skema ini juga mencakup kenaikan tunjangan bagi guru honorer bersertifikasi, yang direncanakan menjadi sekitar Rp2.000.000 per bulan mulai tahun ajaran 2025/2026.
Kemendikdasmen mengingatkan guru agar rutin memeriksa status validasi di laman Info GTK.
“Kecepatan Pemda dalam memberikan data tepat waktu menjadi kunci utama,” tegas Suryani.
