Aksi yang berlangsung pada Jumat, 9 Januari 2026, ini menjadi perhatian publik setelah informasi dan dokumentasinya beredar luas melalui akun Instagram @pekalonganinfo.
Dalam unggahan tersebut, tampak ratusan pekerja memadati kawasan industri dengan membawa poster dan spanduk berisi tuntutan kepada pihak perusahaan.
Para karyawan PT Yamani Asia Pacific menyuarakan kekecewaan mereka terhadap perusahaan yang dinilai belum memenuhi kewajiban normatif kepada pekerja.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari unggahan Instagram tersebut, isu utama yang dipersoalkan para pekerja berkaitan dengan tunjangan kompensasi yang diduga tidak dibayarkan.
Selain tunjangan, perhitungan upah lembur juga menjadi sorotan utama dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Para pekerja menilai sistem penghitungan upah lembur yang diterapkan perusahaan tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure atau SOP yang seharusnya berlaku.
Kondisi ini dinilai merugikan pekerja karena berdampak langsung pada penghasilan yang mereka terima setiap bulannya.
Dalam salah satu kutipan langsung yang tercantum pada poster aksi dan unggahan Instagram @pekalonganinfo, para pekerja menyampaikan tuntutan dengan kalimat, “Bayarkan hak kami sesuai aturan yang berlaku.”
Ungkapan tersebut mencerminkan tuntutan mendasar para karyawan agar perusahaan mematuhi regulasi ketenagakerjaan.
Para pekerja menilai bahwa hak atas tunjangan dan upah lembur bukanlah bentuk tuntutan berlebihan, melainkan kewajiban perusahaan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Aksi demonstrasi ini berlangsung secara terbuka di kawasan BIP, yang merupakan salah satu kawasan industri strategis di Kabupaten Batang.
Para karyawan berharap dengan 'turun ke jalan', suara mereka dapat lebih didengar oleh manajemen perusahaan.
Selain menyasar pihak perusahaan, aksi ini juga ditujukan untuk menarik perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait.
Para pekerja mendorong adanya peran aktif dari pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Dalam unggahan yang sama, tertulis pula pesan bernada desakan, yakni “Kami hanya menuntut keadilan sebagai pekerja.”
Pesan tersebut mempertegas bahwa aksi demo ini dilakukan sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya internal dinilai tidak membuahkan hasil.
Para karyawan menilai ketidakjelasan terkait tunjangan dan lembur telah berlangsung cukup lama tanpa adanya solusi konkret.
Situasi tersebut menciptakan ketidakpastian bagi para pekerja, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Aksi unjuk rasa ini juga menjadi refleksi dari meningkatnya kesadaran pekerja terhadap hak-hak normatif mereka.
Para pekerja menyadari bahwa hak atas upah lembur dan tunjangan merupakan bagian dari perlindungan hukum ketenagakerjaan.
Dengan bersatu dalam aksi demonstrasi, para karyawan berharap posisi tawar mereka di hadapan perusahaan menjadi lebih kuat.
Para karyawan berharap perusahaan segera memberikan klarifikasi dan langkah konkret untuk menyelesaikan tuntutan yang disampaikan.
Mereka juga mendorong adanya dialog terbuka yang melibatkan perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan.
Dialog dinilai sebagai langkah penting untuk menciptakan solusi yang adil dan saling menguntungkan.
Aksi demo di BIP Batang ini menjadi pengingat bahwa stabilitas hubungan industrial sangat bergantung pada kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan.
Jika persoalan hak pekerja tidak ditangani dengan baik, potensi konflik industrial dinilai akan terus berulang.
Para pekerja menegaskan bahwa mereka tetap ingin bekerja secara profesional dan produktif jika hak-hak mereka dipenuhi.
Aksi ini bukan semata-mata bentuk perlawanan, melainkan upaya menuntut kepastian hukum dan keadilan.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini mencerminkan tantangan ketenagakerjaan yang masih dihadapi di kawasan industri.
Pengawasan yang konsisten dari pemerintah dan komitmen perusahaan dinilai menjadi kunci untuk mencegah konflik serupa.
Aksi ratusan karyawan PT Yamani Asia Pacific di BIP Batang akhirnya menjadi sinyal kuat bahwa pemenuhan hak pekerja tidak dapat diabaikan.
Para pekerja berharap tuntutan yang mereka suarakan dapat segera ditindaklanjuti demi terciptanya hubungan kerja yang sehat dan berkeadilan.
