DPR RI Tegaskan Reformasi Polri Fokus Budaya Kerja dan Peran Strategis Propam

VIVA Banyumas – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menegaskan bahwa agenda reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini sudah seharusnya beralih dari sekadar pembenahan struktur organisasi ke arah transformasi kultur dan penguatan sistem pengawasan internal yang lebih efektif.

Menurut Martin, dari sisi kelembagaan, struktur Polri pada dasarnya telah tersusun lengkap.

Baik mekanisme pengawasan internal maupun eksternal dinilai sudah tersedia.

Namun demikian, ia menilai aspek yang paling mendesak untuk dibenahi adalah kualitas budaya kerja dan ketegasan penegakan disiplin, khususnya melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai benteng penjaga integritas institusi.

"Saya melihat memang pentingnya kulturnya yang kita perlu menggarisbawahi. Cuma memang kalau bicara kultur kembali, saya menitikberatkan pada tugas dan kewenangannya yang harus diperkuat internalnya ini, pengawasan internalnya kayak Propam," ujar Martin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Reformasi Polri di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Kamis, (8/1/2026).

Politikus Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti masih maraknya kasus-kasus pelanggaran di tingkat daerah yang berkembang tanpa penanganan tegas.

Kondisi tersebut, kata dia, kerap berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, terutama ketika Propam dinilai tidak optimal dalam menindak anggota yang melakukan pelanggaran.

Oleh sebab itu, Martin mendorong DPR RI bersama pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan pendekatan baru yang mampu memperkuat peran Propam secara nyata.

Pengawasan internal yang tegas dan transparan dinilai menjadi kunci utama untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap Polri.

"Supaya masyarakat melihat bahwa Polri ini kita percaya, karena kita melihat Propam begitu tegas menindak perilaku-perilaku yang salah dari anggota Polri," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia berharap, reformasi Polri ke depan benar-benar menyentuh akar persoalan dengan menempatkan integritas, akuntabilitas, dan pengawasan internal sebagai fondasi utama, sejalan dengan harapan publik dan komitmen DPR RI dalam mengawal penegakan hukum yang berkeadilan.