Wapres Gibran Rakabuming Raka Pastikan Perusahaan Tambang Perusak Lingkungan Akan Dicabut Izinnya

VIVA Banyumas – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan izin perusahaan pertambangan yang terbukti merusak lingkungan dan memicu bencana banjir.

Pernyataan ini disampaikan usai meninjau lokasi terdampak banjir di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (8/1/2026).

“Bapak Presiden sudah tegas, ada perusahaan yang salah langsung stop perizinannya, akan diambil alih oleh pemerintah,” ujar Gibran Rakabuming Raka saat berdialog dengan mahasiswa.

Pernyataan Wapres ini muncul setelah mendengar aspirasi dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel. Mereka mengkritik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait pengawasan tata kelola lingkungan perusahaan tambang yang dinilai ikut andil dalam bencana banjir.

“Masalah perizinan tambang, kalau ada di list (diduga memicu banjir karena merusak lingkungan), Bapak Presiden pasti menghentikan izin perusahaannya.” tegasnya.

Selain meninjau dampak banjir di Kabupaten Banjar dan Balangan, Wapres juga berdiskusi dengan pejabat daerah.

Ia menyoroti adanya pendangkalan sungai di berbagai titik, yang menjadi salah satu penyebab banjir saat musim hujan.

“Sungai di Kalsel ini mungkin ada pendangkalan, lalu kawasan sungai beralih fungsi jadi perumahan, masalah tambang, alih fungsi lahan dan lainnya,” jelas Gibran Rakabuming Raka.

Dari hasil peninjauannya, Wapres menilai banjir di Kabupaten Banjar kembali terulang dan diperkirakan akan surut dalam waktu lama, mengingat curah hujan yang masih tinggi sesuai laporan BMKG.

“Banjir ini surutnya lama ini (di Kabupaten Banjar), saya prihatin. Kami akan carikan solusi ya, ini peninjauan ada juga Kepala Basarnas,” tambah Gibran Rakabuming Raka.