Bupati Banjarnegara Instruksikan Percepatan APBD: Kerja Besar Harus Tuntas 9 Bulan
- Pemkab Banjarnegara
Bupati Banjarnegara menginstruksikan percepatan APBD 2026 dengan target tuntas 9 bulan. OPD diminta efisien dan fokus pada program berdampak di tengah pemangkasan dana pusat
Viva, Banyumas - Mengawali tahun anggaran 2026, Bupati Banjarnegara menegaskan instruksi percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Aula Lantai 3 Sekretariat Daerah Banjarnegara.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa tahun 2026 menjadi periode kerja besar yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan efisiensi. Seluruh program prioritas daerah diminta dapat dituntaskan dalam waktu sembilan bulan, menyusul tantangan fiskal yang semakin berat akibat kebijakan pemerintah pusat.
Menurut Bupati, informasi terbaru dari pemerintah pusat menunjukkan adanya pengurangan signifikan pada Dana Transfer ke Daerah. Secara nasional, alokasi dana transfer yang pada 2025 mencapai Rp669 triliun, turun menjadi Rp559 triliun pada 2026.
Kondisi tersebut turut berdampak langsung pada keuangan daerah, termasuk Kabupaten Banjarnegara.
Di Banjarnegara sendiri, potensi pengurangan anggaran transfer pusat diperkirakan mencapai Rp168 miliar.
Angka tersebut dinilai cukup besar dan berisiko menghambat pelaksanaan program pembangunan jika tidak disikapi dengan kebijakan yang tepat dan terukur.
“Kita harus lebih efisien. Ketergantungan kita terhadap pemerintah pusat masih tinggi, sementara anggaran berkurang. Saya minta setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Bupati di hadapan para kepala dinas dan camat.
Bupati juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal tahun anggaran. Seluruh OPD diminta segera menyesuaikan program kerja, memangkas kegiatan yang kurang prioritas, serta mempercepat proses administrasi agar realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
Percepatan APBD, lanjut Bupati, bukan sekadar soal kecepatan belanja, tetapi juga kualitas output dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Program yang menyentuh sektor pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta penanggulangan kemiskinan diminta menjadi fokus utama.
Selain itu, Bupati mendorong OPD untuk meningkatkan inovasi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dalam jangka panjang.
