Prabowo Ungkap Lumpur Pascabencana Aceh Diminati Swasta, Daerah Dipersilakan Menjual

Presiden Prabowo mengungkap lumpur pascabencana di Aceh diminati pihak swasta. Daerah dipersilakan menjual material tersebut untuk mendukung normalisasi sungai dan ekonomi lokal

Viva, Banyumas - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa material lumpur pascabencana di Aceh memiliki nilai ekonomi dan diminati oleh pihak swasta. Informasi tersebut diterima Prabowo berdasarkan laporan para kepala daerah terkait proses pembersihan lumpur di kawasan permukiman, persawahan, hingga sungai yang mengalami pendangkalan akibat bencana alam.

Dikutip dari tvonenews, Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Dalam rapat tersebut, Prabowo menyatakan pemerintah daerah dipersilakan memanfaatkan peluang tersebut, termasuk menjual lumpur hasil normalisasi sungai apabila ada pihak swasta yang berminat.

Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi ganda antara pemulihan pascabencana dan peningkatan manfaat ekonomi bagi daerah.

Prabowo menjelaskan bahwa lumpur yang dihasilkan dari pengerukan sungai maupun pembersihan lahan memiliki potensi untuk dimanfaatkan di berbagai sektor.

Tidak hanya terbatas pada sungai, material tersebut juga bisa berasal dari area persawahan atau wilayah lain yang terdampak.

Ia menilai, pemanfaatan lumpur oleh pihak swasta merupakan langkah positif yang perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah. Presiden menekankan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat langsung bagi daerah.

Jika dikelola dengan baik, hasil penjualan lumpur dapat mendukung pendanaan lokal sekaligus mempercepat proses normalisasi sungai.

Prabowo bahkan menyebut bahwa peluang ekonomi tersebut bisa menjadi dorongan semangat bagi kepala daerah dalam menangani dampak bencana secara lebih proaktif dan inovatif. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyetujui usulan normalisasi sungai pascabencana yang dimulai dari muara melalui jalur laut.

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya dalam percepatan penanganan bencana.

Menurutnya, pendekatan menyeluruh sangat dibutuhkan agar dampak bencana tidak berlarut-larut dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah pusat diharapkan tetap melakukan pengawasan ketat agar pemanfaatan lumpur berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru.

Dengan tata kelola yang tepat, kebijakan ini berpotensi menjadi model penanganan pascabencana yang tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah terdampak seperti Aceh.