Reformasi Birokrasi Banyumas, Pemkab Lakukan Penataan SOTK untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
- ANTARA/HO-Pemkab Banyumas
VIVA Banyumas – Banyumas terus mendorong reformasi birokrasi melalui pembenahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Langkah strategis ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus mempercepat laju pembangunan daerah.
Penataan kelembagaan tersebut ditandai dengan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis.
Momentum ini menjadi bagian penting dari upaya penyesuaian birokrasi terhadap tantangan pelayanan masyarakat yang kian kompleks.
Bupati Sadewo menegaskan bahwa perubahan SOTK bukan dilakukan secara serampangan, melainkan melalui kajian mendalam terhadap regulasi, kebutuhan organisasi, serta dinamika pelayanan publik di Banyumas.
Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Penataan ini bukan sekadar administratif, tetapi upaya membangun birokrasi yang efektif, efisien, dan responsif. Tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah,” katanya, dikutip dari ANTARA, Kamis (1/1/2026).
Ia juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tanggung jawab baru, serta meninggalkan pola kerja lama yang tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman.
Menurutnya, birokrasi modern membutuhkan kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata.
“Sekat-sekat ego sektoral harus dihapus agar seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama pembangunan,” katanya.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah di Banyumas wajib menjadikan program strategis Bupati dan Wakil Bupati sebagai rujukan utama dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program kerja.
Ia berharap para pejabat pimpinan tinggi mampu menjadi teladan dalam membangun budaya kerja profesional dan berorientasi kinerja.
“Bagi pejabat administrasi diharapkan menjadi penggerak utama roda organisasi agar setiap program berjalan sesuai perencanaan,” kata Bupati.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto, menjelaskan bahwa pelantikan tersebut melibatkan total 159 pejabat.
Jumlah tersebut terdiri atas 11 pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II, serta 148 pejabat administrator dan pengawas eselon III dan IV.
Menurut Eko, mayoritas pergeseran jabatan merupakan penyesuaian pejabat lama yang menempati posisi baru akibat perubahan SOTK. Selain itu, terdapat pula rotasi jabatan serta promosi bagi sejumlah aparatur.
