Presiden Sebut Banyak Pejabat “Menghamba” pada Aturan hingga Lambat Bergerak

Ia menilai, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah sikap sejumlah pejabat yang terlalu terikat dan “menghamba” pada peraturan, sehingga menghambat kecepatan pengambilan keputusan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

 

"Ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak, terlalu banyak menghamba kepada peraturan," kata Prabowo.

 

Ia menegaskan bahwa aturan seharusnya menjadi alat untuk mempermudah pelayanan dan kerja pemerintah, bukan justru menjadi penghambat bagi kepentingan rakyat.

Menurut Prabowo, banyak kebijakan yang sebenarnya bisa segera dijalankan, namun tertahan karena kekhawatiran berlebihan terhadap regulasi.

 

Ia mengingatkan bahwa esensi pemerintahan adalah bertindak cepat dan tepat demi kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Presiden juga menekankan pentingnya keberanian para pejabat dalam mengambil keputusan.

 

Selama keputusan tersebut berpihak kepada rakyat dan bertujuan untuk kepentingan nasional, ia meminta agar tidak ragu melakukan terobosan, termasuk mengevaluasi aturan yang sudah tidak relevan.

 

"Peraturan apa pun, peraturan menteri, apalagi yang di bawah itu, perpres sekalipun, undang-undang sekalipun yang tidak menguntungkan Undang-Undang Dasar 1945, kita tidak boleh ragu-ragu," tegasnya.

Ia mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk lebih adaptif serta responsif terhadap dinamika di lapangan.

 

Menurutnya, perubahan global yang cepat menuntut pemerintah bekerja lebih gesit dan inovatif.

Prabowo berharap, kritik yang disampaikannya dapat menjadi refleksi bersama agar birokrasi Indonesia ke depan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kepatuhan administratif.