Cilacap Tegaskan Komitmen Pembangunan HAM melalui Musrenbang HAM 2025 Menuju Indonesia Emas 2045
- Pemkab Cilacap
VIVA Banyumas – Cilacap menegaskan komitmennya pada HAM melalui Musrenbang HAM 2025 untuk memperkuat arah pembangunan yang mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagai wujud nyata komitmen Cilacap dalam pembangunan berbasis HAM.
Hal ini terlihat dari keikutsertaan daerah tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM) 2025 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (8/12/2025).
Acara tersebut diikuti dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, dengan jajaran pejabat lintas Organisasi Perangkat Daerah.
Hadir dalam kesempatan itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sumbowo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Paiman, serta perwakilan OPD lainnya.
Partisipasi aktif ini menandai langkah penting Cilacap dalam memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan nasional di bidang HAM.
Musrenbang HAM 2025 mengangkat tema “Sinergi Pembangunan HAM Menuju Indonesia Emas 2045”.
Forum strategis ini menjadi wadah pertama di Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Forum ini juga bertujuan merumuskan program prioritas HAM untuk tahun 2026, sehingga setiap daerah memiliki panduan yang terukur dan terarah.
Hasil musyawarah tersebut akan dituangkan dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan dikirimkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa sebagai contoh praktik baik pembangunan HAM yang teknokratis.
Dengan demikian, Cilacap tidak hanya mengikuti proses administratif, tetapi ikut berkontribusi pada penyusunan langkah nasional yang akan memberikan dampak hingga tataran global.
Dalam sambutannya, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, menekankan pentingnya menjadikan HAM sebagai tolok ukur pembangunan nasional.
Ia menyebut bahwa pembangunan tidak boleh semata-mata berorientasi pada capaian ekonomi.
“Pembangunan nasional tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan. Harapan kita menuju Indonesia Emas 2045 yaitu setiap program pembangunan harus menjamin kualitas hidup, kesejahteraan, dan perlindungan HAM masyarakat. Itulah makna pembangunan HAM yang teknokratis,” tegas Menteri Natalius Pigai.
