Menjelang Penetapan UMP Jateng, Gubernur Luthfi Kumpulkan Buruh dan Pengusaha
- Pemprov Jateng
Gubernur Ahmad Luthfi kumpulkan buruh dan pengusaha bahas UMP Jateng 2025. Dialog digelar untuk samakan persepsi, jaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan investasi daerah
Viva, Banyumas - Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2025, Gubernur Ahmad Luthfi menggelar pertemuan penting dengan Dewan Pengupahan, LKS Tripartit, dan Satgas PHK Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Selasa (28/10/2025).
Pertemuan ini digelar untuk menyamakan persepsi dan menyerap aspirasi dari seluruh pihak, terutama kalangan buruh dan pengusaha.
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa hingga kini regulasi resmi mengenai penetapan UMP masih menunggu turunnya keputusan dari pemerintah pusat. Meski begitu, pihaknya telah melakukan berbagai langkah koordinasi agar seluruh elemen memiliki pemahaman yang sama sebelum pembahasan dilakukan lebih lanjut.
“Nanti saat regulasi dari pemerintah turun, baru kita bahas secara detail. Sekarang kita bangun kekompakan dulu,” ujar Luthfi di kantor gubernur pada 28 Oktober 2025.
Menurutnya, dialog ini menjadi bagian dari komunikasi dua arah yang melibatkan banyak unsur — mulai dari buruh, pengusaha, akademisi, hingga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi salah paham atau sumbatan informasi antara satu pihak dan lainnya.
Gubernur menambahkan, setelah pertemuan bersama tersebut, pihaknya akan melanjutkan dialog secara parsial dengan masing-masing perwakilan buruh, pengusaha, dan akademisi untuk menjaring aspirasi terkait formula penetapan upah yang paling ideal.
“Harus ada kesamaan persepsi. Jangan sampai buruh dan pengusaha justru saling berhadapan. Pemerintah hadir untuk menjembatani dan mencari solusi terbaik,” tegasnya.
Selain isu upah, Luthfi juga memaparkan perkembangan investasi di Jawa Tengah yang menunjukkan tren positif. Hingga triwulan III tahun 2025, realisasi investasi telah mencapai Rp66 triliun, di mana sekitar 65 persennya berasal dari penanaman modal asing (PMA).
Menurutnya, kemajuan investasi tersebut pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Iklim investasi yang sehat di Jateng ini gol utamanya adalah kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi, menilai upah di Jateng masih tergolong kompetitif sehingga menarik minat investor. Namun di sisi lain, perwakilan buruh Nanang Setyono menekankan bahwa formula penetapan UMP harus tetap berpijak pada kebutuhan hidup layak (KHL).
