Buntut Konten Diduga Lecehkan Kiai, DPR Siap “Sidang Media” Panggil Trans7 dan Komdigi ke Senayan
- Tangkap Layar YouTube/Media Center KPI Pusat
VIVA, Banyumas – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil sejumlah pihak, termasuk stasiun televisi Trans7, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), buntut dari tayangan program televisi yang diduga melecehkan para kiai dan lembaga pesantren.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab DPR dalam menanggapi keresahan publik yang meluas.
“Kami akan panggil perwakilan dari Komdigi, KPI, dan Trans7 itu sendiri. Kita akan beraudiensi terkait persoalan ini, karena isunya menjadi cukup besar dan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak,” ujar Cucun dilansir dari tvOneNews, Kamis (16/10/2025).
Cucun menuturkan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh lembaga penyiaran di Indonesia menjalankan perannya dengan tetap menghormati nilai-nilai sosial dan budaya bangsa.
“Ini juga sekaligus wujud kami menampung aspirasi, karena banyak sekali yang protes atas konten tayangan program tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan tayangan yang mendidik dan berimbang, bukan yang justru menimbulkan perpecahan atau menyinggung kelompok tertentu.
Oleh karena itu, DPR ingin memastikan proses evaluasi dilakukan secara terbuka dan objektif.
Lebih lanjut, Cucun menekankan pentingnya peran media massa, termasuk Trans7, untuk berkontribusi positif terhadap pendidikan publik.
Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pelaku industri penyiaran agar tidak terulang di masa depan.
“Dan tentunya menjadi harapan kita bersama agar media massa dapat melakukan fungsi pendidikan bagi masyarakat. Apalagi di hari-hari yang penuh dinamika seperti sekarang, media harus bisa menjadi penjaga perdamaian,” katanya.
Cucun juga mengingatkan agar media tidak semata-mata mengejar popularitas atau rating dengan mengorbankan etika dan tanggung jawab sosial.
“Jangan karena mau mengejar rating, lalu dibuatlah konten yang memecah belah. Ini yang tidak boleh. Kita akan bicarakan nanti dalam pertemuan,” lanjutnya.
