Prabowo Serukan Perang terhadap Tambang Ilegal: Tutup Jalur Penyelundupan, Selamatkan Uang Negara

Presiden Prabowo Subianto (tengah)
Sumber :
  • Antaranews

VIVA, BanyumasPresiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas: seluruh aparat penegak hukum — mulai dari Jaksa Agung, Panglima TNI hingga Bea Cukai dan Badan Keamanan Laut — diperintahkan memperluas operasi penertiban pertambangan ilegal di Indonesia.

Dipuji Presiden Prabowo, Menkeu Purbaya Kaget Kinerjanya Ternyata Dipantau Hingga via TikTok

Melansir dari Antaranews, langkah ini ditujukan untuk menyelamatkan aset negara yang nilainya tak main-main, sekaligus memperkuat kedaulatan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat.

Dalam wawancara cegat yang berlangsung di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin lalu, Presiden Prabowo menyebut penyerahan barang hasil rampasan negara dari praktik tambang ilegal ke PT. Timah Tbk sebagai “prestasi membanggakan” yang akan terus dilanjutkan. 

Biro Pers Istana Pastikan Kasus Penarikan ID Wartawan CNN Tak Terulang Lagi

Barang rampasan tersebut meliputi enam unit smelter milik PT. Tinindo Internusa, dengan estimasi nilai mencapai Rp.6-7 triliun.

Operasi penyitaan ini bagian dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp.300 triliun.

Indonesia Kirim Bantuan Pangan Rp. 200 Miliar untuk Gaza

Beberapa pabrik pemurnian yang disita antara lain PT. Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT. Venus Inti Perkasa, PT. Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang, dan PT. Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka. 

Prabowo menekankan bahwa aksi ini bukanlah yang terakhir. Operasi serupa akan diperluas ke daerah-daerah lain agar kekayaan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan diambil secara ilegal. 

Sebelumnya, Presiden juga sudah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk melaksanakan operasi besar-besaran di Bangka Belitung.

Sasaran utama adalah menutup jalur penyelundupan hasil timah yang selama ini dianggap menjadi celah besar kerugian negara — bahkan hampir 80 persen hasil timah pertahun diduga diselundupkan memakai kapal atau sampan. 

Prabowo memperkirakan, dengan diperluasnya penertiban tambang ilegal dan penyelundupan, negara bisa “menyimpan” hingga Rp.22 triliun hingga akhir tahun ini dari upaya pemulihan aset dan pencegahan kebocoran.