Menkeu Purbaya Yudhi Siap Pangkas Dana MBG, Luhut Sebut Serapan Sudah Baik dan Dorong Ekonomi Rakyat

Menkeu Purbaya siap pangkas anggaran MBG jika serapan tak maksimal, sementara Luhut menilai kinerjanya sudah baik dan berdampak positif pada ekonomi rakyat kecil

Viva, Banyumas - Perbedaan pandangan muncul di antara dua tokoh penting pemerintahan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, terkait kebijakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menkeu Purbaya menegaskan pihaknya akan memangkas anggaran MBG jika hingga akhir Oktober 2025 serapannya belum mencapai target maksimal.

Ia menilai kebijakan ini penting demi menjaga efisiensi dan disiplin fiskal dalam pengelolaan keuangan negara.

“Kalau tidak menyerap ya kita potong, tapi kalau bagus berarti tidak perlu,” ujar Purbaya di Jakarta, Minggu (5/10/2025) kepada wartawan dikutip dari Viva.

Menurutnya, efisiensi harus dijaga agar setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.

Ia menekankan bahwa pemangkasan bukan bentuk hukuman, melainkan upaya menjaga akuntabilitas dan efektivitas program.

Namun, pandangan berbeda datang dari Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai serapan anggaran MBG sejauh ini sudah cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat kecil.

Dalam rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Luhut mengatakan bahwa MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi lokal seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang memasok bahan pangan.

“Program ini bukan hanya soal gizi, tapi juga mendorong ekonomi rakyat agar tetap berputar di tengah ketidakpastian global,” kata Luhut. Luhut menilai, pemangkasan anggaran secara terburu-buru justru berisiko mengganggu rantai pasokan dan menghambat pemerataan manfaat program.

Ia mengingatkan agar evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja nyata di lapangan, bukan semata dari angka serapan di atas kertas. Sementara itu, BGN sendiri mengklaim telah memperbaiki mekanisme distribusi dan sistem pelaporan keuangan agar lebih transparan.

Serapan anggaran MBG disebut meningkat signifikan sejak pertengahan 2025, terutama di wilayah Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Perbedaan pandangan antara Purbaya dan Luhut ini mencerminkan dinamika kebijakan fiskal dan sosial di tengah upaya pemerintah menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan kesejahteraan rakyat.

Publik kini menunggu keputusan akhir pemerintah pada akhir Oktober 2025, apakah anggaran MBG akan tetap dipertahankan atau dipangkas sesuai instruksi Menkeu