Geger Program Makan Bergizi Gratis di Banyumas, Pemkab Bentuk Tim Khusus Awasi Dapur Usai Muncul Kasus KLB

Pemkab Banyumas menggelar evaluasi program Makan Bergizi Gratis usai muncul keluhan dan dugaan keracunan. Tim pengawasan lintas sektor dibentuk untuk memastikan standar dapur tetap aman.

VIVA, Banyumas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Si Panji, Senin (29/9/2025).

Langkah ini diambil untuk merespons berbagai laporan keluhan dan kasus terkait distribusi serta kualitas makanan yang terjadi di sejumlah wilayah.

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dan dihadiri oleh Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti, Kapolresta Banyumas, Dandim 0701 Banyumas, Forkopimda, Sekda, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Jawa Tengah, Kemenag, camat, hingga pimpinan yayasan mitra pelaksana.

Dalam arahannya, Bupati Sadewo menekankan pentingnya langkah pencegahan dini agar kasus serupa tidak semakin meluas. Ia menyampaikan bahwa Pemkab Banyumas bersama kepolisian dan seluruh instansi terkait akan membentuk tim pengawasan khusus.

“Supaya permasalahan tidak membesar, saya sudah diskusi dengan Kapolresta. Kami akan membuat tim untuk membantu mengawasi setiap dapur yang ada di Kabupaten Banyumas. Tim ini akan melibatkan Forkopimca, kepala dinas terkait, tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga DLH, Dinas Pertanian, semuanya. Dalam minggu ini tim harus sudah terbentuk,” tegas Bupati Sadewo.

Lebih lanjut, Forkopimca yang terdiri dari camat, kapolsek, dan danramil akan diminta aktif melakukan kontrol lapangan, tidak sekadar menunggu laporan masalah.

Selain pengawasan, tim juga akan memberikan sosialisasi serta pembelajaran mengenai standar pengelolaan dapur.

Sebelumnya, Aspemkesra Sekda Banyumas, Nungky Harry Rachmat, menjelaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional dari Presiden Republik Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi.

“Program ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan regulasi lokal yang jelas, koordinasi antar sektor, hingga pengawasan distribusi makanan yang memadai. Adanya laporan terkait kualitas makanan dan kasus dugaan keracunan menambah urgensi evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program,” ucap Nungky.

Di Kabupaten Banyumas, program ini menargetkan 344.632 peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA, 7.672 ibu hamil, 32.484 ibu menyusui, dan 13.081 balita stunting.

Saat ini, dari total 86 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebanyak 64 unit sudah beroperasi, sementara 22 lainnya masih menunggu izin.

Banyumas juga mendapat dukungan 62 ahli gizi, 62 sarjana penggerak pembangunan Indonesia, dan 27 yayasan mitra pelaksana.

Koordinator MBG Banyumas, Lucky, mengungkapkan bahwa hingga kini ada dua SPPG yang diberhentikan sementara karena dugaan Kasus Luar Biasa (KLB).

“Antisipasi ini perlu dilakukan karena saat ini media sosial begitu masif memberitakan dugaan KLB. Dari badan misi nasional pun sudah memberi solusi untuk memberhentikan sementara SPPG yang bermasalah hingga waktu yang ditentukan,” jelas Lucky.

Ia menambahkan, sejak pekan lalu, pihaknya intensif berkoordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk memantau perkembangan jumlah korban KLB. Setiap pagi dan sore, laporan kasus selalu diperbarui dan diserahkan ke pusat.

“Peran Puskesmas dan Dinas Kesehatan sangat penting. Kami meminta dukungan penuh agar pemantauan di lapangan bisa maksimal, terutama di dapur-dapur yang menjadi titik rawan,” pungkasnya.

Dengan adanya evaluasi ini, Pemkab Banyumas menegaskan komitmennya dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan.

Upaya pengawasan ketat, koordinasi lintas sektor, dan edukasi berkelanjutan diharapkan mampu mencegah kasus serupa terjadi kembali.