Demo di Purbalingga: Aliansi Warga Layangkan 6 Tuntutan, Bupati Fahmi Temui Massa

Aliansi Masyarakat Purbalingga Bersatu menggelar aksi damai di depan Pendopo Dipokusumo dengan menyuarakan 6 tuntutan kepada pemerintah daerah

Viva,Banyumas – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Purbalingga Bersatu menggelar aksi damai di depan Pendopo Dipokusumo, Senin (29/9/2025). Aksi ini menjadi wadah protes dan penyampaian aspirasi terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga.

Dalam unjuk rasa tersebut, warga menyoroti berbagai persoalan yang dinilai merugikan masyarakat. Mereka kemudian merumuskan enam tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Enam tuntutan tersebut meliputi:

Membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).

Mengusut dugaan pungutan liar (pungli) proyek fisik maupun nonfisik.

Evaluasi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD).

Evaluasi praktik rangkap jabatan di tubuh Pemkab Purbalingga.

Evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Evaluasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Aksi damai ini berjalan tertib dan kondusif. Massa membawa spanduk serta poster yang memuat pesan kritis, menuntut transparansi serta keadilan dalam pengelolaan kebijakan publik.

Menanggapi aksi tersebut, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif bersama Wakil Bupati Dimas Prasetyhani langsung keluar menemui massa. Kehadiran keduanya menjadi sorotan karena menunjukkan kesediaan pemerintah untuk berdialog secara terbuka dengan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Fahmi menyampaikan apresiasi atas partisipasi warga dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkab.

“Kami selalu membuka ruang dialog. Setiap masukan akan kami jadikan evaluasi agar kebijakan ke depan lebih berpihak kepada rakyat,” ujar Bupati Fahmi di hadapan massa yang dikutip dari akun Instagram Bupati Fahmi.

Pernyataan ini disambut baik oleh sebagian peserta aksi, meski mereka tetap menegaskan agar enam tuntutan yang sudah disampaikan ditindaklanjuti secara nyata, bukan hanya dijanjikan. Pengamat pemerintahan lokal menilai, aksi damai ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran politik warga Purbalingga.

Aspirasi masyarakat diharapkan menjadi kontrol publik yang sehat agar kebijakan Pemkab berjalan sesuai kebutuhan rakyat.

Dengan adanya dialog langsung antara pemerintah dan warga, banyak pihak berharap ke depan akan tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap suara masyarakat.

Aksi di Pendopo Dipokusumo ini menjadi catatan penting dalam dinamika demokrasi lokal di Kabupaten Purbalingga, sekaligus menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran besar dalam mengawal arah pembangunan daerah

Aliansi Masyarakat Purbalingga Bersatu menggelar aksi damai di depan Pendopo Dipokusumo dengan menyuarakan 6 tuntutan kepada pemerintah daerah

Viva,Banyumas – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Purbalingga Bersatu menggelar aksi damai di depan Pendopo Dipokusumo, Senin (29/9/2025). Aksi ini menjadi wadah protes dan penyampaian aspirasi terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga.

Dalam unjuk rasa tersebut, warga menyoroti berbagai persoalan yang dinilai merugikan masyarakat. Mereka kemudian merumuskan enam tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Enam tuntutan tersebut meliputi:

Membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).

Mengusut dugaan pungutan liar (pungli) proyek fisik maupun nonfisik.

Evaluasi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD).

Evaluasi praktik rangkap jabatan di tubuh Pemkab Purbalingga.

Evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Evaluasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Aksi damai ini berjalan tertib dan kondusif. Massa membawa spanduk serta poster yang memuat pesan kritis, menuntut transparansi serta keadilan dalam pengelolaan kebijakan publik.

Menanggapi aksi tersebut, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif bersama Wakil Bupati Dimas Prasetyhani langsung keluar menemui massa. Kehadiran keduanya menjadi sorotan karena menunjukkan kesediaan pemerintah untuk berdialog secara terbuka dengan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Fahmi menyampaikan apresiasi atas partisipasi warga dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkab.

“Kami selalu membuka ruang dialog. Setiap masukan akan kami jadikan evaluasi agar kebijakan ke depan lebih berpihak kepada rakyat,” ujar Bupati Fahmi di hadapan massa yang dikutip dari akun Instagram Bupati Fahmi.

Pernyataan ini disambut baik oleh sebagian peserta aksi, meski mereka tetap menegaskan agar enam tuntutan yang sudah disampaikan ditindaklanjuti secara nyata, bukan hanya dijanjikan. Pengamat pemerintahan lokal menilai, aksi damai ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran politik warga Purbalingga.

Aspirasi masyarakat diharapkan menjadi kontrol publik yang sehat agar kebijakan Pemkab berjalan sesuai kebutuhan rakyat.

Dengan adanya dialog langsung antara pemerintah dan warga, banyak pihak berharap ke depan akan tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap suara masyarakat.

Aksi di Pendopo Dipokusumo ini menjadi catatan penting dalam dinamika demokrasi lokal di Kabupaten Purbalingga, sekaligus menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran besar dalam mengawal arah pembangunan daerah