Biro Pers Istana dan CNN Indonesia Dijadwalkan Bertemu, Bahas ID Pers yang Dicabut

Biro Pers Istana akan bertemu CNN Indonesia membahas pencabutan kartu pers jurnalis Diana Valencia. Pertemuan ini diharapkan jadi solusi terbaik dan transparan

Viva, Banyumas - Polemik pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, memasuki babak baru. Biro Pers Sekretariat Presiden dijadwalkan akan bertemu dengan pihak CNN Indonesia pada Senin, 29 September 2025, guna membahas persoalan yang sempat menuai perhatian publik ini.

Pertemuan tersebut digelar setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pihaknya telah meminta Biro Pers untuk mencari jalan keluar terbaik.

“Kita bangun komunikasi bersama. Jadi, besok sudah ada pertemuan dengan pihak CNN Indonesia,” ujar Pras usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam dikutip dari Viva.

Kasus ini bermula ketika kartu pers Istana atas nama Diana Valencia dicabut secara mendadak pada Sabtu, 27 September 2025.

Pencabutan dilakukan langsung oleh petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden di kantor CNN Indonesia.

Kejadian itu terjadi beberapa jam setelah Diana melontarkan pertanyaan kepada Presiden Prabowo sepulang dari lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataannya menegaskan bahwa pihaknya terkejut atas tindakan sepihak tersebut.

“Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID pers tersebut karena tidak ada penjelasan resmi yang disampaikan,” ujar Titin.

CNN Indonesia pun telah melayangkan surat klarifikasi kepada BPMI dan Mensesneg terkait dasar keputusan itu.

Pencabutan ID pers ini memicu diskusi publik, terutama karena pertanyaan yang diajukan Diana disebut terkait program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menjadi perhatian masyarakat luas.

CNN Indonesia menilai pertanyaan tersebut masih dalam konteks kepentingan publik, bukan di luar substansi.

Dalam konteks kebebasan pers, sejumlah pengamat menilai langkah pencabutan ID jurnalis tanpa alasan yang jelas dapat berdampak negatif pada iklim demokrasi.

Oleh karena itu, pertemuan antara Biro Pers dan CNN Indonesia dinilai penting untuk meredakan ketegangan sekaligus memastikan transparansi komunikasi antara pemerintah dan media.

Publik kini menunggu hasil pertemuan tersebut, apakah akan menghadirkan solusi yang adil dan konstruktif.

Prasetyo Hadi menegaskan kembali bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan media.

“Kita cari jalan keluar yang terbaik. Komunikasi akan terus kita bangun,” katanya.

Pertemuan ini diharapkan tidak hanya menjadi penyelesaian kasus individual, melainkan juga momentum memperkuat prinsip kebebasan pers di Indonesia

Biro Pers Istana akan bertemu CNN Indonesia membahas pencabutan kartu pers jurnalis Diana Valencia. Pertemuan ini diharapkan jadi solusi terbaik dan transparan

Viva, Banyumas - Polemik pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, memasuki babak baru. Biro Pers Sekretariat Presiden dijadwalkan akan bertemu dengan pihak CNN Indonesia pada Senin, 29 September 2025, guna membahas persoalan yang sempat menuai perhatian publik ini.

Pertemuan tersebut digelar setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pihaknya telah meminta Biro Pers untuk mencari jalan keluar terbaik.

“Kita bangun komunikasi bersama. Jadi, besok sudah ada pertemuan dengan pihak CNN Indonesia,” ujar Pras usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam dikutip dari Viva.

Kasus ini bermula ketika kartu pers Istana atas nama Diana Valencia dicabut secara mendadak pada Sabtu, 27 September 2025.

Pencabutan dilakukan langsung oleh petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden di kantor CNN Indonesia.

Kejadian itu terjadi beberapa jam setelah Diana melontarkan pertanyaan kepada Presiden Prabowo sepulang dari lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataannya menegaskan bahwa pihaknya terkejut atas tindakan sepihak tersebut.

“Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID pers tersebut karena tidak ada penjelasan resmi yang disampaikan,” ujar Titin.

CNN Indonesia pun telah melayangkan surat klarifikasi kepada BPMI dan Mensesneg terkait dasar keputusan itu.

Pencabutan ID pers ini memicu diskusi publik, terutama karena pertanyaan yang diajukan Diana disebut terkait program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menjadi perhatian masyarakat luas.

CNN Indonesia menilai pertanyaan tersebut masih dalam konteks kepentingan publik, bukan di luar substansi.

Dalam konteks kebebasan pers, sejumlah pengamat menilai langkah pencabutan ID jurnalis tanpa alasan yang jelas dapat berdampak negatif pada iklim demokrasi.

Oleh karena itu, pertemuan antara Biro Pers dan CNN Indonesia dinilai penting untuk meredakan ketegangan sekaligus memastikan transparansi komunikasi antara pemerintah dan media.

Publik kini menunggu hasil pertemuan tersebut, apakah akan menghadirkan solusi yang adil dan konstruktif.

Prasetyo Hadi menegaskan kembali bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan media.

“Kita cari jalan keluar yang terbaik. Komunikasi akan terus kita bangun,” katanya.

Pertemuan ini diharapkan tidak hanya menjadi penyelesaian kasus individual, melainkan juga momentum memperkuat prinsip kebebasan pers di Indonesia