Jusuf Kalla Bongkar Alasan Jokowi Tak Pernah Hadir di Sidang Umum PBB Selama 5 Tahun

JK ungkap alasan Jokowi absen di Sidang Umum PBB 2015–2019. Moeldoko menegaskan agenda dalam negeri padat, namun Indonesia tetap aktif lewat perwakilan resmi

Viva, Banyumas - Wakil Presiden ke-10 dan ke-11 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan pengalamannya selama mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, JK selalu hadir langsung di markas besar PBB, New York, menggantikan Jokowi yang memilih fokus pada agenda dalam negeri. Menurut JK, ketidakhadiran Jokowi kerap menjadi tanda tanya dari para pemimpin dunia.

“Setiap kali saya datang, mereka selalu bertanya, ‘Mana Pak Jokowi?’,” ujar JK dalam keterangan di New York, Jumat (27/9/2025). Ia menegaskan, kehadiran seorang presiden di forum internasional sekelas Sidang Umum PBB memiliki bobot penting secara diplomasi. JK mencontohkan, pada 2019 ia berharap Jokowi bisa hadir.

Andai hadir, Indonesia berpeluang menyampaikan pidato pada hari pertama atau kedua sidang. Namun karena kembali diwakilkan, JK baru mendapat giliran pada hari ketiga.

“Protokoler PBB mengatur posisi berdasarkan jabatan, jadi presiden punya prioritas lebih tinggi dibanding wakil presiden,” tambahnya yang dikutip dari antara. Penjelasan lebih lanjut datang dari Moeldoko, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (2018–2024).

Menurutnya, absennya Jokowi bukan karena meremehkan forum internasional, melainkan padatnya agenda di dalam negeri. “Tugas presiden sangat menyita waktu, sehingga delegasi diwakilkan kepada Wapres,” kata Moeldoko.

Ia juga menegaskan, ukuran diplomasi bukanlah soal besar kecilnya negara, melainkan jabatan yang diemban oleh pembicara. Karenanya, Moeldoko menilai kehadiran Jusuf Kalla sebagai wakil sudah cukup merepresentasikan posisi Indonesia.

“Yang terpenting, Indonesia tidak pernah absen di Sidang Umum PBB,” ujarnya. Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, pola ini kembali terlihat. Tahun 2020 dan 2021, Jokowi hanya hadir secara daring akibat pandemi Covid-19.

Sementara 2022 hingga 2024, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ditunjuk untuk mewakili. Baru pada 2025, kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi penanda kembalinya kepala negara Indonesia secara langsung di forum tersebut.

Kehadiran Prabowo bahkan mendapat perhatian lebih, sebab ia dijadwalkan menyampaikan pidato penting terkait solusi damai dua negara untuk Palestina, sekaligus menyampaikan pernyataan Indonesia dalam Sidang Umum PBB.

Pengalaman Jusuf Kalla ini menjadi catatan penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Meski sempat menuai tanya dari para pemimpin dunia, absennya Jokowi tetap dipandang wajar dengan alasan kesibukan domestik.

Namun, hal itu juga menunjukkan betapa pentingnya strategi representasi negara dalam menjaga eksistensi diplomasi di panggung internasional

JK ungkap alasan Jokowi absen di Sidang Umum PBB 2015–2019. Moeldoko menegaskan agenda dalam negeri padat, namun Indonesia tetap aktif lewat perwakilan resmi

Viva, Banyumas - Wakil Presiden ke-10 dan ke-11 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan pengalamannya selama mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, JK selalu hadir langsung di markas besar PBB, New York, menggantikan Jokowi yang memilih fokus pada agenda dalam negeri. Menurut JK, ketidakhadiran Jokowi kerap menjadi tanda tanya dari para pemimpin dunia.

“Setiap kali saya datang, mereka selalu bertanya, ‘Mana Pak Jokowi?’,” ujar JK dalam keterangan di New York, Jumat (27/9/2025). Ia menegaskan, kehadiran seorang presiden di forum internasional sekelas Sidang Umum PBB memiliki bobot penting secara diplomasi. JK mencontohkan, pada 2019 ia berharap Jokowi bisa hadir.

Andai hadir, Indonesia berpeluang menyampaikan pidato pada hari pertama atau kedua sidang. Namun karena kembali diwakilkan, JK baru mendapat giliran pada hari ketiga.

“Protokoler PBB mengatur posisi berdasarkan jabatan, jadi presiden punya prioritas lebih tinggi dibanding wakil presiden,” tambahnya yang dikutip dari antara. Penjelasan lebih lanjut datang dari Moeldoko, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (2018–2024).

Menurutnya, absennya Jokowi bukan karena meremehkan forum internasional, melainkan padatnya agenda di dalam negeri. “Tugas presiden sangat menyita waktu, sehingga delegasi diwakilkan kepada Wapres,” kata Moeldoko.

Ia juga menegaskan, ukuran diplomasi bukanlah soal besar kecilnya negara, melainkan jabatan yang diemban oleh pembicara. Karenanya, Moeldoko menilai kehadiran Jusuf Kalla sebagai wakil sudah cukup merepresentasikan posisi Indonesia.

“Yang terpenting, Indonesia tidak pernah absen di Sidang Umum PBB,” ujarnya. Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, pola ini kembali terlihat. Tahun 2020 dan 2021, Jokowi hanya hadir secara daring akibat pandemi Covid-19.

Sementara 2022 hingga 2024, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ditunjuk untuk mewakili. Baru pada 2025, kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi penanda kembalinya kepala negara Indonesia secara langsung di forum tersebut.

Kehadiran Prabowo bahkan mendapat perhatian lebih, sebab ia dijadwalkan menyampaikan pidato penting terkait solusi damai dua negara untuk Palestina, sekaligus menyampaikan pernyataan Indonesia dalam Sidang Umum PBB.

Pengalaman Jusuf Kalla ini menjadi catatan penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Meski sempat menuai tanya dari para pemimpin dunia, absennya Jokowi tetap dipandang wajar dengan alasan kesibukan domestik.

Namun, hal itu juga menunjukkan betapa pentingnya strategi representasi negara dalam menjaga eksistensi diplomasi di panggung internasional