Laporan LHKPN Wahyudin Moridu Anggota DPRD Gorontolo Ternyata Minus 2 Juta Viral Diduga Ucapkan Rampok Uang Negara

Wahyudin Moridu sendiri melalui timnya menyatakan bahwa seluruh data yang dilaporkan sudah diverifikasi sesuai dengan dokumen pendukung yang sah.

Tidak adanya aset bergerak maupun surat berharga dalam laporan bukan berarti pejabat tidak memiliki aset lain, melainkan mencerminkan kondisi aktual per tanggal pelaporan.

Transparansi ini sejalan dengan upaya pemerintah dan KPK untuk mendorong pejabat publik menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan atau penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat dan media pun bisa memanfaatkan data LHKPN untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta pejabat negara.

Dengan laporan LHKPN Desember 2024 ini, Wahyudin Moridu menunjukkan komitmen pada kewajiban hukum dan prinsip akuntabilitas publik.

Meskipun total harta minus, pelaporan yang jujur menjadi indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka.