Jabatan Bukan untuk Dijual, Ini Peringatan Keras Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif memperingatkan ASN dan pegawai BUMD untuk menjauhi praktik jual beli jabatan. Profesionalisme dan integritas menjadi kunci pelayanan publik

Viva, Banyumas - Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menyampaikan peringatan tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar menjauhi praktik jual beli jabatan maupun nepotisme.

Pesan itu ia sampaikan saat memimpin Apel Gabungan ASN dan BUMD di Alun-alun Purbalingga, Senin (15/9/2025), yang diikuti lebih dari 2.300 peserta. Dalam arahannya, Fahmi menekankan bahwa seluruh kebijakan pemerintah daerah harus bermuara pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Ia menolak keras adanya pihak yang mencoba memperjualbelikan jabatan dengan mengatasnamakan dirinya.

“Saya tidak memberi kewenangan kepada siapapun, baik keluarga, teman, maupun orang dekat, untuk memperjualbelikan jabatan. Kalau ada yang mengaku, jangan percaya. Laporkan langsung kepada saya,” tegasnya.

Menurut Fahmi, pengisian posisi strategis di lingkungan Pemkab Purbalingga akan selalu mengacu pada kompetensi, integritas, serta loyalitas kepada masyarakat. Meritokrasi menjadi prinsip utama agar aparatur yang terpilih benar-benar mampu menyelesaikan tugas dan membawa manfaat nyata.

Bupati Fahmi juga mendorong ASN potensial untuk tampil dan menunjukkan kualitas terbaik mereka. Ia menginginkan hadirnya generasi baru birokrat Purbalingga yang profesional, berintegritas, dan siap menjadi motor pembangunan daerah.

Selain menegakkan profesionalisme, Fahmi menunjukkan komitmennya melalui keputusan tidak mengambil gaji dan tunjangan selama masa jabatannya.

Langkah itu, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab moral agar setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan setiap program memiliki output yang jelas dan relevan dengan kebutuhan publik.

Anggaran akan dialihkan jika suatu program tidak mampu menunjukkan manfaat signifikan bagi warga.

Fahmi menegaskan, arah pembangunan Purbalingga akan terus difokuskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Optimalisasi anggaran harus dilakukan secara efisien agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

“Tujuan utama pemerintahan ini adalah kebermanfaatan bagi masyarakat. Tidak ada ruang bagi praktik transaksional yang merusak integritas birokrasi,” pungkasnya.

Dengan sikap tegas tersebut, Bupati Fahmi berharap tercipta budaya kerja yang profesional dan bersih di lingkungan pemerintah daerah. Masyarakat pun diimbau turut mengawasi agar penyelenggaraan pemerintahan tetap transparan dan akuntabel

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif memperingatkan ASN dan pegawai BUMD untuk menjauhi praktik jual beli jabatan. Profesionalisme dan integritas menjadi kunci pelayanan publik

Viva, Banyumas - Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menyampaikan peringatan tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar menjauhi praktik jual beli jabatan maupun nepotisme.

Pesan itu ia sampaikan saat memimpin Apel Gabungan ASN dan BUMD di Alun-alun Purbalingga, Senin (15/9/2025), yang diikuti lebih dari 2.300 peserta. Dalam arahannya, Fahmi menekankan bahwa seluruh kebijakan pemerintah daerah harus bermuara pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Ia menolak keras adanya pihak yang mencoba memperjualbelikan jabatan dengan mengatasnamakan dirinya.

“Saya tidak memberi kewenangan kepada siapapun, baik keluarga, teman, maupun orang dekat, untuk memperjualbelikan jabatan. Kalau ada yang mengaku, jangan percaya. Laporkan langsung kepada saya,” tegasnya.

Menurut Fahmi, pengisian posisi strategis di lingkungan Pemkab Purbalingga akan selalu mengacu pada kompetensi, integritas, serta loyalitas kepada masyarakat. Meritokrasi menjadi prinsip utama agar aparatur yang terpilih benar-benar mampu menyelesaikan tugas dan membawa manfaat nyata.

Bupati Fahmi juga mendorong ASN potensial untuk tampil dan menunjukkan kualitas terbaik mereka. Ia menginginkan hadirnya generasi baru birokrat Purbalingga yang profesional, berintegritas, dan siap menjadi motor pembangunan daerah.

Selain menegakkan profesionalisme, Fahmi menunjukkan komitmennya melalui keputusan tidak mengambil gaji dan tunjangan selama masa jabatannya.

Langkah itu, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab moral agar setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan setiap program memiliki output yang jelas dan relevan dengan kebutuhan publik.

Anggaran akan dialihkan jika suatu program tidak mampu menunjukkan manfaat signifikan bagi warga.

Fahmi menegaskan, arah pembangunan Purbalingga akan terus difokuskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Optimalisasi anggaran harus dilakukan secara efisien agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

“Tujuan utama pemerintahan ini adalah kebermanfaatan bagi masyarakat. Tidak ada ruang bagi praktik transaksional yang merusak integritas birokrasi,” pungkasnya.

Dengan sikap tegas tersebut, Bupati Fahmi berharap tercipta budaya kerja yang profesional dan bersih di lingkungan pemerintah daerah. Masyarakat pun diimbau turut mengawasi agar penyelenggaraan pemerintahan tetap transparan dan akuntabel