Atasi Kelangkaan BBM, Bahlil Minta SPBU Swasta Bekerja Sama dengan Pemerintah untuk Jaga Pasokan Energi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Sumber :
  • Yeni Lestari/VIVA

Kelangkaan BBM di SPBU swasta menjadi sorotan. Bahlil Lahadalia menegaskan kuota impor sudah lebih dari cukup dan meminta kolaborasi dengan Pertamina untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

VIVA, Banyumas – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih dari cukup kepada SPBU swasta.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas isu kelangkaan BBM di sejumlah wilayah yang dikaitkan dengan keterbatasan kuota impor.

Bahlil memastikan kabar mengenai tidak adanya kuota impor untuk SPBU swasta tidak benar.

Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan kuota lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

"Jadi gini, saya kan sudah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024," kata Bahlil dilansir dari VIVA.co.id pada Selasa (16/9/2025).

Ia menegaskan bahwa informasi yang menyebut pemerintah tidak memberikan kuota impor sama sekali adalah keliru.

"Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan," sambungnya.

Sebagai gambaran, jika sebuah perusahaan memperoleh kuota impor sebanyak 1 juta kiloliter pada 2024, maka di tahun 2025 kuotanya ditingkatkan menjadi 1,1 juta kiloliter.

Meski kuota impor sudah meningkat, Bahlil mengakui adanya kondisi di lapangan di mana stok BBM tetap kosong.

Untuk mengatasi masalah tersebut, ia mendorong SPBU swasta agar lebih proaktif bekerja sama dengan pemerintah melalui Pertamina.

"Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik," jelasnya.

Menurut Bahlil, BBM bukan sekadar komoditas bisnis, tetapi juga menyangkut kepentingan publik yang vital.

Oleh karena itu, koordinasi yang erat antara SPBU swasta dan pemerintah menjadi kunci untuk memastikan distribusi energi tetap lancar dan terjangkau bagi masyarakat.