Bank Emas Resmi Didirikan, Prabowo Yakin Bisa Dongkrak PDB Rp245 Triliun dan Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja!
- tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
VIVA, Banyumas – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meresmikan layanan Bank Emas di The Gade Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu, 26 Februari 2025.
Peresmian ini diharapkan menjadi langkah besar dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp245 triliun.
Bank Emas ini merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk mengelola kekayaan emas dalam negeri secara lebih efektif dan meningkatkan stabilitas ekonomi nasional.
Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap dampak ekonomi yang dihasilkan dari keberadaan Bank Emas ini.
"Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita kalau tidak salah bisa menambah Rp245 triliun," ujar Prabowo dalam peresmian tersebut.
Selain peningkatan PDB, pemerintah juga berharap bahwa Bank Emas ini dapat membuka peluang lapangan pekerjaan baru yang signifikan.
"Kemudian akan membuka lapangan kerja 1,8 juta baru, memperluas devisa, membantu menghemat devisa negara karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri. Tidak mengalir ke luar negeri," tambahnya.
Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Bank Emas tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor emas dan transaksi luar negeri.
Bank Emas ini juga diharapkan berperan dalam menjaga stabilitas moneter.
Menurut Prabowo, mekanisme likuiditas emas yang diterapkan melalui bank emas dan bank transaksi dalam negeri akan membantu mengendalikan nilai tukar serta memperkuat sistem keuangan nasional.
Dengan demikian, pemerintah dapat lebih leluasa dalam mengelola kebijakan moneter dan fiskal secara lebih optimal.
Peresmian layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.