Hati Hati! Penipu Gunakan Nama Wagub Pati Risma Ardhi Chandra untuk Minta Transfer

Pesan penipuan catut nama pejabat Pati
Sumber :
  • instagram @maschandraofficial

Viva, Banyumas - Kasus penipuan digital semakin marak, salah satunya menimpa masyarakat di Kabupaten Pati. Belakangan ini beredar pesan melalui SMS, WhatsApp, hingga media sosial yang mengatasnamakan Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Modus yang digunakan adalah meminta korban untuk melakukan transfer dana maupun transaksi lain yang merugikan.

Modus ini tergolong rapi karena pelaku memanfaatkan foto profil, bahasa formal, bahkan mengaku sebagai akun resmi untuk meyakinkan korban. Biasanya pesan diawali dengan salam, dilanjutkan permintaan komunikasi lebih lanjut, dan berakhir dengan ajakan transfer. Tak jarang, pelaku juga mengaku sedang dalam kondisi mendesak untuk memancing empati.

Pemerintah Kabupaten Pati sudah mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan pesan mencurigakan, meskipun mencatut nama pejabat daerah. Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta transfer dana melalui jalur pribadi, baik lewat pesan singkat maupun media sosial.

Semua urusan resmi pemerintahan hanya dilakukan melalui saluran resmi yang bisa diverifikasi. Masyarakat diminta untuk lebih waspada dengan ciri-ciri penipuan digital. Pertama, nomor yang digunakan biasanya tidak dikenal dan tidak terdaftar sebagai nomor resmi pemerintah. Kedua, pesan yang disampaikan sering kali berisi ajakan cepat melakukan transfer.

Ketiga, akun media sosial yang digunakan tidak memiliki tanda verifikasi atau tampak baru dibuat. Jika menerima pesan mencurigakan, langkah terbaik adalah mengabaikan dan segera melaporkannya.

Warga Pati bisa mengirimkan bukti pesan tersebut melalui akun resmi Instagram atau TikTok milik Pemerintah Kabupaten, agar segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, penyebaran informasi palsu dan upaya penipuan bisa ditekan.

Fenomena penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik seperti ini memang bukan kali pertama terjadi. Masyarakat kerap dijadikan sasaran karena mudah percaya dengan nama besar tokoh politik atau pejabat daerah.