Sri Mulyani Bantah Hoax Video Deepfake Soal Guru Beban Negara

Viva, Banyumas - Hoax kembali beredar di media sosial. Kali ini, sasarannya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Potongan video yang menampilkan dirinya seolah-olah menyebut guru sebagai beban negara ternyata adalah hasil rekayasa digital atau deepfake. Dalam unggahan di akun Instagram resminya @smindrawati pada Selasa (19/8/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan guru sebagai beban negara.

Video tersebut dipastikan palsu dan tidak mencerminkan isi pidatonya yang sebenarnya. Sri Mulyani menjelaskan bahwa rekaman itu berasal dari pidatonya di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang digelar di ITB pada 7 Agustus 2025.

Namun, rekaman asli dipotong dan diedit menggunakan teknologi kecerdasan buatan hingga menghasilkan informasi menyesatkan. Dalam pidato aslinya, Sri Mulyani justru menyoroti permasalahan kecilnya gaji guru dan dosen di Indonesia yang menjadi tantangan besar bagi keuangan negara.

Ia menyampaikan bahwa isu ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait pola pembiayaan: apakah seluruhnya harus ditanggung negara, atau bisa melibatkan partisipasi masyarakat. Klarifikasi ini menjadi penting, mengingat hoax semacam ini mudah menyebar di tengah maraknya penggunaan teknologi deepfake.

Deepfake adalah teknik rekayasa visual berbasis AI yang dapat memanipulasi wajah dan suara seseorang sehingga terlihat nyata. Jika tidak disaring dengan baik, masyarakat bisa terjebak pada informasi palsu yang merugikan reputasi tokoh publik. Sri Mulyani mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Ia menekankan pentingnya memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Hoax, terutama yang melibatkan tokoh publik, dapat menimbulkan kesalahpahaman besar di tengah masyarakat.

Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bahwa teknologi digital memang menghadirkan banyak manfaat, namun juga berpotensi menimbulkan risiko serius. Deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi, merusak reputasi, bahkan memicu keresahan publik.