Brebes Catat Rekor Nasional Graduasi Kemiskinan Terbanyak Tak Terima Bansos Lagi, Ini Rahasianya
- Pemprov Jateng
Viva, Banyumas - Kabupaten Brebes mencatat rekor nasional sebagai daerah dengan jumlah graduasi kemiskinan terbanyak di Indonesia. Sebanyak 2.000 keluarga penerima manfaat (KPM) resmi keluar dari data kemiskinan dan tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos). Capaian itu ditandai dalam acara Graduasi Sukses Brebes Beres di Gedung Serbaguna Islamic Center, Kamis (14/8/2025), yang dihadiri Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priono, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, dan para pendamping PKH.
Wamensos Agus Jabo Priono menyebut graduasi merupakan program Kementerian Sosial untuk “mewisuda” penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang kondisi ekonominya telah membaik. “Di Brebes ini, jumlah pesertanya terbanyak se-Indonesia.
Kami sampaikan hormat kepada Pak Gubernur, Bupati, dan pendamping PKH,” ujarnya dikutip dari Pemprov Jateng. Menurut Agus, capaian ini tak lepas dari sinergi kuat antara Pemkab Brebes, Pemprov Jateng, Kemensos, dan masyarakat.
Bahkan, Gubernur Ahmad Luthfi disebut sudah aktif menjalin komunikasi dengan Kemensos sebelum resmi dilantik, demi mempercepat pengentasan kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto, kata Agus, menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia nol persen pada 2026 dan kemiskinan secara umum di bawah lima persen pada 2029. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengapresiasi keberhasilan 2.000 KPM keluar dari kemiskinan.
Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga pihak swasta dan warga.
“Yang utama adalah tekad masyarakat untuk memperbaiki hidupnya,” kata Luthfi. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Jateng pada Maret 2025 turun menjadi 9,48 persen, dari sebelumnya 9,58 persen pada September 2024.
Luthfi menegaskan, pengentasan kemiskinan memerlukan kolaborasi lintas sektor. Dinas Tenaga Kerja dilibatkan untuk memastikan warga memiliki keterampilan dan pekerjaan. Jika rumah mereka tidak layak huni, dinas terkait turun memperbaiki.