Ahmad Luthfi Bahas Kondisi Pati Usai Demo Besar, Pemprov Turunkan Tim Pemantau

Viva, Banyumas - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan situasi Kabupaten Pati tetap kondusif pasca aksi massa besar-besaran pada Rabu (13/8/2025). Kepastian itu ia sampaikan usai memimpin rapat terbatas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng di kantornya, Kamis (14/8/2025).

“Perkembangan situasi kita bahas secara detail. Saya sampaikan, wilayah Pati kondusif,” tegas Luthfi dikutip dari Pemprov Jateng.

Menurutnya, seluruh aspirasi warga Pati terkait kebijakan daerah telah difasilitasi melalui DPRD Kabupaten Pati. Proses pembahasan masih berlangsung dan hasilnya akan diketahui maksimal dalam 60 hari.

“Kita tunggu dari DPRD-nya. Ini kewenangan DPRD Kabupaten Pati, bukan pemprov,” jelasnya.

Pemprov Turunkan Tim Pantau

Situasi Meski bukan kewenangan langsung, Pemprov Jateng bergerak cepat memastikan stabilitas di Pati. Tim khusus dari Biro Otonomi Daerah, Biro Ekonomi, serta Asisten Ekonomi dan Pembangunan sudah diterjunkan untuk menjaga kelancaran pelayanan publik, roda perekonomian, dan investasi.

Biro Kesejahteraan Rakyat juga melakukan koordinasi lintas sektoral bersama tokoh masyarakat guna meredam potensi ketegangan. Tak hanya itu, Dinas Kesehatan memastikan layanan medis tetap berjalan tanpa hambatan.

“Kami ingin semua sektor berjalan normal, dari ekonomi sampai layanan kesehatan,” ujar Luthfi.

Koordinasi intensif juga dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui laporan perkembangan situasi terkini. Bahkan, tim dari Kemendagri termasuk Inspektur Jenderal telah turun langsung ke Pati.

Luthfi menekankan, kejadian di Pati menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala daerah di Jateng agar responsif terhadap dinamika di wilayah masing-masing. Demo besar di Pati dipicu kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemkab setempat.

Berdasarkan catatan, Sekda Pati mengirim surat verifikasi ke Pemprov Jateng pada 12 April 2025. Pemprov kemudian memanggil Pemkab Pati pada 22 April 2025 untuk rapat bersama.

Dari hasil rapat, disepakati tiga poin: menunjuk pihak ketiga untuk kajian, tidak membebani masyarakat, dan menyesuaikan kemampuan wilayah. Namun, laporan kajian belum diserahkan hingga kebijakan kenaikan PBB akhirnya dicabut.

“Ini menjadi teguran agar tidak terulang kembali. Tinggal kita lakukan pembinaan,” tandas Luthfi.

Dengan langkah pemantauan yang ketat dan koordinasi lintas instansi, Pemprov Jateng optimistis situasi Pati akan tetap stabil hingga seluruh proses pembahasan di DPRD selesai

Viva, Banyumas - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan situasi Kabupaten Pati tetap kondusif pasca aksi massa besar-besaran pada Rabu (13/8/2025). Kepastian itu ia sampaikan usai memimpin rapat terbatas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng di kantornya, Kamis (14/8/2025).

“Perkembangan situasi kita bahas secara detail. Saya sampaikan, wilayah Pati kondusif,” tegas Luthfi dikutip dari Pemprov Jateng.

Menurutnya, seluruh aspirasi warga Pati terkait kebijakan daerah telah difasilitasi melalui DPRD Kabupaten Pati. Proses pembahasan masih berlangsung dan hasilnya akan diketahui maksimal dalam 60 hari.

“Kita tunggu dari DPRD-nya. Ini kewenangan DPRD Kabupaten Pati, bukan pemprov,” jelasnya.

Pemprov Turunkan Tim Pantau

Situasi Meski bukan kewenangan langsung, Pemprov Jateng bergerak cepat memastikan stabilitas di Pati. Tim khusus dari Biro Otonomi Daerah, Biro Ekonomi, serta Asisten Ekonomi dan Pembangunan sudah diterjunkan untuk menjaga kelancaran pelayanan publik, roda perekonomian, dan investasi.

Biro Kesejahteraan Rakyat juga melakukan koordinasi lintas sektoral bersama tokoh masyarakat guna meredam potensi ketegangan. Tak hanya itu, Dinas Kesehatan memastikan layanan medis tetap berjalan tanpa hambatan.

“Kami ingin semua sektor berjalan normal, dari ekonomi sampai layanan kesehatan,” ujar Luthfi.

Koordinasi intensif juga dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui laporan perkembangan situasi terkini. Bahkan, tim dari Kemendagri termasuk Inspektur Jenderal telah turun langsung ke Pati.

Luthfi menekankan, kejadian di Pati menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala daerah di Jateng agar responsif terhadap dinamika di wilayah masing-masing. Demo besar di Pati dipicu kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemkab setempat.

Berdasarkan catatan, Sekda Pati mengirim surat verifikasi ke Pemprov Jateng pada 12 April 2025. Pemprov kemudian memanggil Pemkab Pati pada 22 April 2025 untuk rapat bersama.

Dari hasil rapat, disepakati tiga poin: menunjuk pihak ketiga untuk kajian, tidak membebani masyarakat, dan menyesuaikan kemampuan wilayah. Namun, laporan kajian belum diserahkan hingga kebijakan kenaikan PBB akhirnya dicabut.

“Ini menjadi teguran agar tidak terulang kembali. Tinggal kita lakukan pembinaan,” tandas Luthfi.

Dengan langkah pemantauan yang ketat dan koordinasi lintas instansi, Pemprov Jateng optimistis situasi Pati akan tetap stabil hingga seluruh proses pembahasan di DPRD selesai