APBD Jateng 2025 Disetujui: Rp577 Miliar Defisit, Tapi Fokus Kemiskinan, Kesehatan, dan RTLH

Viva, Banyumas - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 dengan total belanja mencapai Rp25,15 triliun. Persetujuan tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, pada Selasa (5/8/2025).

Meskipun terdapat defisit anggaran sebesar Rp577 miliar, Pemerintah Provinsi memastikan bahwa fokus tetap pada pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, kesehatan, dan pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa arah belanja ini mendukung visi “Jawa Tengah Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.” Salah satu prioritas utama dalam perubahan anggaran ini adalah layanan dasar yang berdampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Meskipun angka kemiskinan kita sudah turun dari 9,58% menjadi 9,48%, kami tidak ingin lengah. Masih banyak warga yang harus dibantu, dan kami akan keroyok bersama tim lintas sektor,” tegas Luthfi dikutip dari Pemprov Jateng.

Beberapa program konkret dalam APBD Perubahan 2025 antara lain adalah bantuan perbaikan RTLH, layanan kesehatan terpadu, jaminan pendidikan, serta bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Ini merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menambahkan bahwa alokasi APBD Perubahan 2025 mencakup pendapatan sebesar Rp24,57 triliun, dengan belanja Rp25,15 triliun. Selisih atau defisit Rp577 miliar akan ditutup dari pembiayaan anggaran yang telah disepakati bersama.

“Fokus kami jelas, yaitu infrastruktur menuju ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan RTLH. Bahkan anggaran pusat juga turut digelontorkan, karena ini menyangkut masa depan warga Jawa Tengah,” jelas Sumanto.