BEM UGM Resmi Keluar dari Aliansi BEM SI, Soroti Campur Tangan Politik
- instagram @bemkm_ugm
Viva, Banyumas - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Keputusan ini menjadi sorotan publik setelah beredarnya informasi bahwa forum Musyawarah Nasional (Munas) XVIII BEM SI Kerakyatan yang digelar di Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatera Barat, diduga melibatkan berbagai tokoh politik dan unsur pemerintahan.
Forum Munas yang berlangsung pada 13 hingga 19 Juli 2025 tersebut dihadiri sejumlah pejabat seperti Ketua Umum partai politik, Kepala Kepolisian Daerah, pejabat dari Badan Intelijen Negara, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga.
Kehadiran para pejabat tersebut dinilai telah mencederai independensi gerakan mahasiswa yang seharusnya bebas dari intervensi politik praktis dan kekuasaan negara. Langkah BEM KM UGM keluar dari aliansi ini menjadi sinyal kuat bahwa mahasiswa tetap memegang prinsip idealisme dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Gerakan mahasiswa dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas, terutama ketika ruang perjuangan mulai dimasuki kepentingan yang berpotensi merusak arah perjuangan mahasiswa.
Pengumuman resmi pengunduran diri BEM UGM disampaikan melalui akun media sosial Instagram resmi organisasi @bemkm_ugm, dan disambut beragam reaksi dari publik serta rekan mahasiswa di berbagai universitas. Banyak yang menilai langkah ini sebagai bentuk konsistensi UGM dalam menjaga jarak dari kepentingan politik dan fokus pada isu-isu kerakyatan.
Keluarnya BEM KM UGM juga memicu diskusi luas di kalangan mahasiswa mengenai arah dan masa depan gerakan kolektif nasional.
Aliansi BEM SI yang sebelumnya dianggap sebagai wadah utama koordinasi antar-BEM kini dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam menjaga netralitas dan kepercayaan dari anggotanya.
BEM UGM sendiri dikenal aktif menyuarakan berbagai isu nasional seperti demokrasi, keadilan sosial, dan pemberantasan korupsi. Dengan keluarnya dari aliansi, mereka menyatakan tetap akan melanjutkan perjuangan melalui gerakan independen yang lebih bersih dan fokus pada substansi perjuangan mahasiswa.
Langkah tegas ini mencerminkan pentingnya menjaga gerakan mahasiswa dari segala bentuk infiltrasi kekuasaan dan kepentingan jangka pendek.
Di tengah dinamika politik nasional yang kian kompleks, posisi mahasiswa sebagai pengontrol sosial tetap dibutuhkan agar demokrasi berjalan secara sehat dan berimbang
Viva, Banyumas - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Keputusan ini menjadi sorotan publik setelah beredarnya informasi bahwa forum Musyawarah Nasional (Munas) XVIII BEM SI Kerakyatan yang digelar di Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatera Barat, diduga melibatkan berbagai tokoh politik dan unsur pemerintahan.
Forum Munas yang berlangsung pada 13 hingga 19 Juli 2025 tersebut dihadiri sejumlah pejabat seperti Ketua Umum partai politik, Kepala Kepolisian Daerah, pejabat dari Badan Intelijen Negara, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga.
Kehadiran para pejabat tersebut dinilai telah mencederai independensi gerakan mahasiswa yang seharusnya bebas dari intervensi politik praktis dan kekuasaan negara. Langkah BEM KM UGM keluar dari aliansi ini menjadi sinyal kuat bahwa mahasiswa tetap memegang prinsip idealisme dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Gerakan mahasiswa dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas, terutama ketika ruang perjuangan mulai dimasuki kepentingan yang berpotensi merusak arah perjuangan mahasiswa.
Pengumuman resmi pengunduran diri BEM UGM disampaikan melalui akun media sosial Instagram resmi organisasi @bemkm_ugm, dan disambut beragam reaksi dari publik serta rekan mahasiswa di berbagai universitas. Banyak yang menilai langkah ini sebagai bentuk konsistensi UGM dalam menjaga jarak dari kepentingan politik dan fokus pada isu-isu kerakyatan.
Keluarnya BEM KM UGM juga memicu diskusi luas di kalangan mahasiswa mengenai arah dan masa depan gerakan kolektif nasional.
Aliansi BEM SI yang sebelumnya dianggap sebagai wadah utama koordinasi antar-BEM kini dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam menjaga netralitas dan kepercayaan dari anggotanya.
BEM UGM sendiri dikenal aktif menyuarakan berbagai isu nasional seperti demokrasi, keadilan sosial, dan pemberantasan korupsi. Dengan keluarnya dari aliansi, mereka menyatakan tetap akan melanjutkan perjuangan melalui gerakan independen yang lebih bersih dan fokus pada substansi perjuangan mahasiswa.
Langkah tegas ini mencerminkan pentingnya menjaga gerakan mahasiswa dari segala bentuk infiltrasi kekuasaan dan kepentingan jangka pendek.
Di tengah dinamika politik nasional yang kian kompleks, posisi mahasiswa sebagai pengontrol sosial tetap dibutuhkan agar demokrasi berjalan secara sehat dan berimbang