Capaian APBD Cilacap Triwulan II Masih Di Bawah Target, Bupati Dorong Percepatan Deadline 5 Bulan Lagi

Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 pada Selasa, 15 Juli 2025, di Aula BPKAD Lantai 2. Kegiatan ini menjadi upaya strategis dalam mengevaluasi capaian pelaksanaan kegiatan APBD, baik dari sisi fisik maupun penyerapan keuangan hingga akhir Juni 2025.

Dari hasil evaluasi, capaian progres fisik pelaksanaan kegiatan APBD Cilacap tercatat sebesar 50,05 persen, atau masih 4,37persen di bawah target yang ditetapkan sebesar 54,42persen. Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran melalui SP2D mencapai 41,92persen dan SPJ sebesar 41,89persen.

Dalam arahannya, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, mengapresiasi kinerja unit kerja yang telah menunjukkan hasil baik dalam pelaksanaan program. Namun, ia juga memberikan penekanan khusus bagi unit kerja yang realisasinya masih rendah.

“Belanja APBD merupakan stimulan penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan kegiatan harus segera dilakukan,” tegasnya dilansir dari laman Pemkab Cilacap.

Lebih lanjut, Bupati Syamsul mengingatkan bahwa efektif waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hanya tersisa 5 lima bulan.

Ia menekankan pentingnya optimalisasi waktu yang tersisa agar seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dapat terlaksana dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat administrasi, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain APBD reguler, evaluasi juga mencakup realisasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Jawa Tengah, di mana capaian fisik baru mencapai 25,45persen dan realisasi keuangan sebesar 15,18persen.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan angka yang kontras: DAK fisik hanya sebesar 3,79persen, sedangkan DAK non fisik telah mencapai 48,77persen. Rakor POK ini juga menjadi momentum bagi Pemkab Cilacap untuk memperkuat komitmen dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang telah diraih sembilan kali berturut-turut.

“Mari kita jaga integritas dan kualitas laporan keuangan kita untuk meraih WTP ke-10,” pesan Bupati yang dikutip dari laman Pemkab Cilacap. Rapat koordinasi yang dimoderatori oleh Pj.

Sekretaris Daerah, Sadmoko Danardono, turut membahas berbagai aspek lainnya seperti progres Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Dana Desa, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2).

Melalui Rakor POK ini, Pemkab Cilacap berharap percepatan realisasi kegiatan bisa segera dilakukan agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal sebelum tahun anggaran berakhir

Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 pada Selasa, 15 Juli 2025, di Aula BPKAD Lantai 2. Kegiatan ini menjadi upaya strategis dalam mengevaluasi capaian pelaksanaan kegiatan APBD, baik dari sisi fisik maupun penyerapan keuangan hingga akhir Juni 2025.

Dari hasil evaluasi, capaian progres fisik pelaksanaan kegiatan APBD Cilacap tercatat sebesar 50,05 persen, atau masih 4,37persen di bawah target yang ditetapkan sebesar 54,42persen. Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran melalui SP2D mencapai 41,92persen dan SPJ sebesar 41,89persen.

Dalam arahannya, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, mengapresiasi kinerja unit kerja yang telah menunjukkan hasil baik dalam pelaksanaan program. Namun, ia juga memberikan penekanan khusus bagi unit kerja yang realisasinya masih rendah.

“Belanja APBD merupakan stimulan penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan kegiatan harus segera dilakukan,” tegasnya dilansir dari laman Pemkab Cilacap.

Lebih lanjut, Bupati Syamsul mengingatkan bahwa efektif waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hanya tersisa 5 lima bulan.

Ia menekankan pentingnya optimalisasi waktu yang tersisa agar seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dapat terlaksana dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat administrasi, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain APBD reguler, evaluasi juga mencakup realisasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Jawa Tengah, di mana capaian fisik baru mencapai 25,45persen dan realisasi keuangan sebesar 15,18persen.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan angka yang kontras: DAK fisik hanya sebesar 3,79persen, sedangkan DAK non fisik telah mencapai 48,77persen. Rakor POK ini juga menjadi momentum bagi Pemkab Cilacap untuk memperkuat komitmen dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang telah diraih sembilan kali berturut-turut.

“Mari kita jaga integritas dan kualitas laporan keuangan kita untuk meraih WTP ke-10,” pesan Bupati yang dikutip dari laman Pemkab Cilacap. Rapat koordinasi yang dimoderatori oleh Pj.

Sekretaris Daerah, Sadmoko Danardono, turut membahas berbagai aspek lainnya seperti progres Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Dana Desa, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2).

Melalui Rakor POK ini, Pemkab Cilacap berharap percepatan realisasi kegiatan bisa segera dilakukan agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal sebelum tahun anggaran berakhir