PAD Pati Naik Rp482 Miliar, Tapi SiLPA Membengkak: DPRD Pati Angkat Bicara

Mereka meminta agar Pemkab Pati melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan realisasi anggaran, sehingga kinerja keuangan tidak hanya bagus di atas kertas tetapi berdampak nyata bagi publik.

Selain isu SiLPA dan PAD, sejumlah fraksi lainnya seperti Golkar, PPP, dan PKB juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik.

Infrastruktur jalan, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan dinilai masih memerlukan pemerataan kualitas hingga ke desa-desa.

Secara keseluruhan, tujuh fraksi DPRD Pati sepakat bahwa momentum pertanggungjawaban APBD ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memastikan efektivitas penggunaan anggaran.

Harapannya, kenaikan PAD tidak hanya menjadi angka di laporan keuangan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pati.