Bupati Rembang Turun Tangan! Konflik Pabrik Semen Vs Desa Memanas

Viva, Banyumas - Bupati Rembang mengambil langkah serius setelah muncul konflik berkepanjangan antara warga desa dan pihak pabrik semen di Kecamatan Gunem. Situasi ini mulai memanas sejak pabrik Semen Gresik menghentikan operasionalnya pada 1 Juni 2025.

Desa memanas akibat ketegangan antara hak akses warga dan aktivitas industri, yang berdampak langsung pada ratusan tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian. Menyadari eskalasi persoalan, Bupati Rembang turun tangan secara langsung untuk menjembatani konflik yang terjadi.

Ia melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak perusahaan dan perangkat desa guna mencari solusi damai atas permasalahan akses jalan yang diklaim sebagai milik warga namun digunakan oleh pabrik semen. Ketegangan terus meningkat, dan suasana di desa memanas, menyulitkan dialog konstruktif.

Upaya Bupati Rembang turun tangan ini menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan ekonomi lokal serta ketertiban sosial. Ia berharap bahwa konflik antara pabrik semen dan masyarakat bisa segera diselesaikan agar desa yang memanas kembali kondusif.

Penyelesaian damai diperlukan agar aktivitas industri kembali berjalan dan warga terdampak dapat kembali bekerja dengan layak.

Bupati Rembang, Harno, secara aktif turun tangan dan berupaya mencari jalan keluar dari konflik tersebut.

Dikutip dari laman Pemkab Rembang, Ia mengungkapkan bahwa telah melakukan sejumlah koordinasi, termasuk mengundang pihak manajemen PT Semen Gresik serta menemui perwakilan Pemerintah Desa Tegaldowo.

Namun, hingga kini belum ada titik temu, terutama menyangkut masalah akses jalan desa yang digunakan untuk aktivitas pertambangan oleh perusahaan.

Bupati Harno menjelaskan bahwa pasokan bahan baku terhambat akibat pembatasan akses oleh warga, yang menyebabkan produksi pabrik terhenti. Kendaraan bertonase besar milik perusahaan tidak dapat melintasi jalur yang disengketakan, sehingga logistik terganggu.

Pemerintah Desa Tegaldowo sendiri menyatakan bahwa tindakan mereka merupakan bentuk perlindungan atas aset desa yang dianggap digunakan tanpa persetujuan yang memadai.

Situasi ini membuat Pemerintah Kabupaten Rembang harus lebih aktif menjaga keseimbangan antara investasi industri dan kepentingan masyarakat lokal. Harno menegaskan bahwa ia berperan sebagai penengah, dan berharap adanya solusi yang saling menguntungkan.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan iklim investasi yang tetap kondusif.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong dialog konstruktif agar konflik pabrik semen vs desa ini segera berakhir. Tujuannya jelas: mengembalikan hak pekerja, melindungi kepentingan desa, dan menjaga keberlangsungan industri di Rembang

Viva, Banyumas - Bupati Rembang mengambil langkah serius setelah muncul konflik berkepanjangan antara warga desa dan pihak pabrik semen di Kecamatan Gunem. Situasi ini mulai memanas sejak pabrik Semen Gresik menghentikan operasionalnya pada 1 Juni 2025.

Desa memanas akibat ketegangan antara hak akses warga dan aktivitas industri, yang berdampak langsung pada ratusan tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian. Menyadari eskalasi persoalan, Bupati Rembang turun tangan secara langsung untuk menjembatani konflik yang terjadi.

Ia melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak perusahaan dan perangkat desa guna mencari solusi damai atas permasalahan akses jalan yang diklaim sebagai milik warga namun digunakan oleh pabrik semen. Ketegangan terus meningkat, dan suasana di desa memanas, menyulitkan dialog konstruktif.

Upaya Bupati Rembang turun tangan ini menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan ekonomi lokal serta ketertiban sosial. Ia berharap bahwa konflik antara pabrik semen dan masyarakat bisa segera diselesaikan agar desa yang memanas kembali kondusif.

Penyelesaian damai diperlukan agar aktivitas industri kembali berjalan dan warga terdampak dapat kembali bekerja dengan layak.

Bupati Rembang, Harno, secara aktif turun tangan dan berupaya mencari jalan keluar dari konflik tersebut.

Dikutip dari laman Pemkab Rembang, Ia mengungkapkan bahwa telah melakukan sejumlah koordinasi, termasuk mengundang pihak manajemen PT Semen Gresik serta menemui perwakilan Pemerintah Desa Tegaldowo.

Namun, hingga kini belum ada titik temu, terutama menyangkut masalah akses jalan desa yang digunakan untuk aktivitas pertambangan oleh perusahaan.

Bupati Harno menjelaskan bahwa pasokan bahan baku terhambat akibat pembatasan akses oleh warga, yang menyebabkan produksi pabrik terhenti. Kendaraan bertonase besar milik perusahaan tidak dapat melintasi jalur yang disengketakan, sehingga logistik terganggu.

Pemerintah Desa Tegaldowo sendiri menyatakan bahwa tindakan mereka merupakan bentuk perlindungan atas aset desa yang dianggap digunakan tanpa persetujuan yang memadai.

Situasi ini membuat Pemerintah Kabupaten Rembang harus lebih aktif menjaga keseimbangan antara investasi industri dan kepentingan masyarakat lokal. Harno menegaskan bahwa ia berperan sebagai penengah, dan berharap adanya solusi yang saling menguntungkan.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan iklim investasi yang tetap kondusif.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong dialog konstruktif agar konflik pabrik semen vs desa ini segera berakhir. Tujuannya jelas: mengembalikan hak pekerja, melindungi kepentingan desa, dan menjaga keberlangsungan industri di Rembang