Tangan Jaksa Terbelenggu: Fakta Tekanan Ormas di Balik Kasus Korupsi Bandung

Viva, Banyumas - Di balik upaya penegakan hukum yang tengah berlangsung, terungkap fakta mengejutkan tentang tekanan yang dihadapi jaksa dalam menangani kasus korupsi Bandung. Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, membeberkan bahwa ormas menjadi salah satu sumber tekanan terbesar yang kerap menghalangi proses hukum.

Dalam pernyataannya di podcast Gaspol, Pujiyono menyebut tekanan tersebut sangat nyata dan berpotensi menghambat keadilan. Fakta yang disampaikan Pujiyono menunjukkan bahwa ormas tidak hanya bersuara dalam ruang publik, tetapi juga memberi tekanan langsung terhadap jaksa yang tengah menangani kasus korupsi Bandung.

Di balik proses pengumpulan bukti dan keterangan, keberadaan ormas yang membela pelaku justru membuat jaksa sulit bekerja secara maksimal. Kondisi ini memperlihatkan tantangan besar di balik penegakan hukum yang seharusnya berjalan netral dan bebas dari intervensi.

Lebih lanjut, Pujiyono menekankan bahwa tekanan dari ormas bukan hanya memperlambat penanganan kasus korupsi Bandung, tapi juga mengancam keselamatan jaksa. Fakta ini menunjukkan bahwa di balik layar, proses hukum menghadapi gangguan serius yang bisa berdampak pada integritas sistem peradilan.

Karena itu, peran negara dalam melindungi aparat penegak hukum dari tekanan ormas menjadi semakin penting untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif.

Pujiyono menyatakan bahwa jaksa di Bandung menghadapi hambatan nyata ketika sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dalam penanganan kasus korupsi.

Di balik dorongan masyarakat agar korupsi ditindak tegas, ada fakta mengejutkan: ormas tertentu justru melindungi para pelaku korupsi dan menghalangi proses hukum.

Tekanan ini, menurut Pujiyono, bukan hanya memperlambat proses hukum, tapi juga mengancam keselamatan para jaksa.

Dikutip dari akun Instagram @voktis.id, Pujiyono mengatakan Misalnya enggak usah jauh-jauh, di Bandung saja ada.

Ketika ada tuntutan masyarakat untuk menangani kasus, ada ormas yang malah mem-back-up dan ganggu proses pulbaket.

Fakta di balik pernyataan ini membuka realitas suram bahwa peran jaksa dalam menindak korupsi tidak sepenuhnya bebas dan aman.

Pujiyono, yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, menegaskan bahwa ancaman terhadap nyawa jaksa bukan hal yang berlebihan. Dalam kondisi kekurangan personel, risiko intimidasi menjadi semakin besar.

Lebih parah lagi, fenomena ini tak hanya terjadi di wilayah terpencil. Pujiyono mencontohkan bahwa di wilayah timur seperti Samosir, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku, satu kantor kejaksaan negeri bahkan hanya memiliki empat hingga enam orang.

Jaksa sering kali harus merangkap jabatan karena kekurangan personel, yang membuat penanganan kasus korupsi menjadi semakin berat.

Lebih lanjut Pujiyono mengungkapkan Kalau nekat terus jalan, bisa saja taruhannya nyawa. Di balik tekanan ini, Pujiyono berharap adanya perhatian lebih serius dari pemerintah terhadap perlindungan jaksa dan pemenuhan kebutuhan SDM di kejaksaan.

Tanpa itu, pemberantasan korupsi akan sulit bergerak, bahkan di kota besar seperti Bandung yang selama ini dianggap memiliki sumber daya cukup

Viva, Banyumas - Di balik upaya penegakan hukum yang tengah berlangsung, terungkap fakta mengejutkan tentang tekanan yang dihadapi jaksa dalam menangani kasus korupsi Bandung. Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, membeberkan bahwa ormas menjadi salah satu sumber tekanan terbesar yang kerap menghalangi proses hukum.

Dalam pernyataannya di podcast Gaspol, Pujiyono menyebut tekanan tersebut sangat nyata dan berpotensi menghambat keadilan. Fakta yang disampaikan Pujiyono menunjukkan bahwa ormas tidak hanya bersuara dalam ruang publik, tetapi juga memberi tekanan langsung terhadap jaksa yang tengah menangani kasus korupsi Bandung.

Di balik proses pengumpulan bukti dan keterangan, keberadaan ormas yang membela pelaku justru membuat jaksa sulit bekerja secara maksimal. Kondisi ini memperlihatkan tantangan besar di balik penegakan hukum yang seharusnya berjalan netral dan bebas dari intervensi.

Lebih lanjut, Pujiyono menekankan bahwa tekanan dari ormas bukan hanya memperlambat penanganan kasus korupsi Bandung, tapi juga mengancam keselamatan jaksa. Fakta ini menunjukkan bahwa di balik layar, proses hukum menghadapi gangguan serius yang bisa berdampak pada integritas sistem peradilan.

Karena itu, peran negara dalam melindungi aparat penegak hukum dari tekanan ormas menjadi semakin penting untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif.

Pujiyono menyatakan bahwa jaksa di Bandung menghadapi hambatan nyata ketika sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dalam penanganan kasus korupsi.

Di balik dorongan masyarakat agar korupsi ditindak tegas, ada fakta mengejutkan: ormas tertentu justru melindungi para pelaku korupsi dan menghalangi proses hukum.

Tekanan ini, menurut Pujiyono, bukan hanya memperlambat proses hukum, tapi juga mengancam keselamatan para jaksa.

Dikutip dari akun Instagram @voktis.id, Pujiyono mengatakan Misalnya enggak usah jauh-jauh, di Bandung saja ada.

Ketika ada tuntutan masyarakat untuk menangani kasus, ada ormas yang malah mem-back-up dan ganggu proses pulbaket.

Fakta di balik pernyataan ini membuka realitas suram bahwa peran jaksa dalam menindak korupsi tidak sepenuhnya bebas dan aman.

Pujiyono, yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, menegaskan bahwa ancaman terhadap nyawa jaksa bukan hal yang berlebihan. Dalam kondisi kekurangan personel, risiko intimidasi menjadi semakin besar.

Lebih parah lagi, fenomena ini tak hanya terjadi di wilayah terpencil. Pujiyono mencontohkan bahwa di wilayah timur seperti Samosir, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku, satu kantor kejaksaan negeri bahkan hanya memiliki empat hingga enam orang.

Jaksa sering kali harus merangkap jabatan karena kekurangan personel, yang membuat penanganan kasus korupsi menjadi semakin berat.

Lebih lanjut Pujiyono mengungkapkan Kalau nekat terus jalan, bisa saja taruhannya nyawa. Di balik tekanan ini, Pujiyono berharap adanya perhatian lebih serius dari pemerintah terhadap perlindungan jaksa dan pemenuhan kebutuhan SDM di kejaksaan.

Tanpa itu, pemberantasan korupsi akan sulit bergerak, bahkan di kota besar seperti Bandung yang selama ini dianggap memiliki sumber daya cukup