Rp32 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis, Gubernur Jateng Minta Pengawasan Tanpa Kompromi

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan pengawasan ketat program Makan Bergizi Gratis senilai Rp32 triliun untuk menjamin keamanan pangan, kebersihan dapur, dan pertumbuhan ekonomi lokal

Viva, Banyumas - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah kembali menjadi sorotan setelah Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap dapur penyedia makanan.

Dengan nilai investasi mencapai Rp32 triliun per tahun, program ini bukan sekadar pemenuhan gizi, melainkan juga penggerak ekonomi daerah yang melibatkan ribuan pelaku usaha lokal. Dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (6/10/2025), Gubernur Luthfi menegaskan bahwa keamanan pangan tidak bisa ditawar.

“Program ini berskala nasional dan menyentuh langsung masyarakat. Jangan sampai ada kelalaian yang menyebabkan kejadian keracunan kembali terulang,” ujarnya di GOR Jatidiri Semarang pada 6 Oktober 2025.

Menurut Luthfi, pengawasan harus dilakukan menyeluruh, mulai dari dapur hingga distribusi makanan. Ia menekankan agar setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta melakukan inspeksi lapangan rutin.

“Kalau perlu, buat posko 24 jam untuk memastikan distribusi aman dan higienis,” tambahnya. Saat ini, terdapat 1.596 dapur SPPG yang aktif beroperasi di Jawa Tengah. Jumlah ini merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Setiap dapur diwajibkan menerapkan standar operasional ketat, termasuk penggunaan air bersertifikat, uji cepat bahan pangan, dan pemasangan CCTV untuk pengawasan langsung dari pusat. Kepala BGN RI, Dadan Hindayana, menyebut bahwa investasi Rp32 triliun tersebut menjadi stimulus besar bagi ekonomi lokal.

“Program MBG tak hanya memberi makan sehat untuk anak-anak, tapi juga menghidupkan rantai pasok dari petani, BUMDes, hingga UMKM pangan daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, BGN akan memperkuat sistem pengawasan nasional melalui kerja sama dengan lintas kementerian seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kemendagri.

Tujuannya agar standar keamanan pangan diterapkan seragam di seluruh wilayah. Luthfi menegaskan, pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan program ini memberi manfaat nyata dan berkelanjutan.

“Kita ingin anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan daerah ikut berkembang. Tapi semua itu harus dimulai dari dapur yang bersih dan aman,” tegasnya.

Dengan alokasi dana besar dan pengawasan lintas sektor, Jawa Tengah menegaskan komitmennya menjadi pionir dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang berkualitas, aman, dan menyejahterakan

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan pengawasan ketat program Makan Bergizi Gratis senilai Rp32 triliun untuk menjamin keamanan pangan, kebersihan dapur, dan pertumbuhan ekonomi lokal

Viva, Banyumas - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah kembali menjadi sorotan setelah Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap dapur penyedia makanan.

Dengan nilai investasi mencapai Rp32 triliun per tahun, program ini bukan sekadar pemenuhan gizi, melainkan juga penggerak ekonomi daerah yang melibatkan ribuan pelaku usaha lokal. Dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (6/10/2025), Gubernur Luthfi menegaskan bahwa keamanan pangan tidak bisa ditawar.

“Program ini berskala nasional dan menyentuh langsung masyarakat. Jangan sampai ada kelalaian yang menyebabkan kejadian keracunan kembali terulang,” ujarnya di GOR Jatidiri Semarang pada 6 Oktober 2025.

Menurut Luthfi, pengawasan harus dilakukan menyeluruh, mulai dari dapur hingga distribusi makanan. Ia menekankan agar setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta melakukan inspeksi lapangan rutin.

“Kalau perlu, buat posko 24 jam untuk memastikan distribusi aman dan higienis,” tambahnya. Saat ini, terdapat 1.596 dapur SPPG yang aktif beroperasi di Jawa Tengah. Jumlah ini merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Setiap dapur diwajibkan menerapkan standar operasional ketat, termasuk penggunaan air bersertifikat, uji cepat bahan pangan, dan pemasangan CCTV untuk pengawasan langsung dari pusat. Kepala BGN RI, Dadan Hindayana, menyebut bahwa investasi Rp32 triliun tersebut menjadi stimulus besar bagi ekonomi lokal.

“Program MBG tak hanya memberi makan sehat untuk anak-anak, tapi juga menghidupkan rantai pasok dari petani, BUMDes, hingga UMKM pangan daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, BGN akan memperkuat sistem pengawasan nasional melalui kerja sama dengan lintas kementerian seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kemendagri.

Tujuannya agar standar keamanan pangan diterapkan seragam di seluruh wilayah. Luthfi menegaskan, pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan program ini memberi manfaat nyata dan berkelanjutan.

“Kita ingin anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan daerah ikut berkembang. Tapi semua itu harus dimulai dari dapur yang bersih dan aman,” tegasnya.

Dengan alokasi dana besar dan pengawasan lintas sektor, Jawa Tengah menegaskan komitmennya menjadi pionir dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang berkualitas, aman, dan menyejahterakan