Dibongkar! Ini 2 Pernyataan Bupati Banyumas Sadewo Soal MBG yang Tuai Kritik dari Gerindra
- Bupati Banyumas, Gerindra, MBG, Dikritik
Dua pernyataan Bupati Banyumas Sadewo soal program MBG menuai kritik tajam dari Gerindra. Gerindra menilai Pemkab harus proaktif, bukan menyalahkan, agar program nasional berjalan baik
Viva, Banyumas - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena keberhasilannya, melainkan karena munculnya perbedaan pandangan antara Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dengan Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Banyumas, Adhi Wiharto.
Adhi melayangkan kritik terbuka terhadap pernyataan Sadewo yang dinilai kurang mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, peran aktif pemerintah daerah sangat penting agar program MBG berjalan lancar dan tepat sasaran.
Kritik ini berawal dari dua pernyataan Sadewo yang dianggap kontroversial dalam rapat koordinasi evaluasi program MBG di Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin (29/9/2025). Berikut dua poin yang menuai reaksi keras dari Gerindra:
1. Pemkab Tak Dilibatkan Sejak Awal
Bupati Sadewo menyebut, sejak awal peluncuran program MBG, pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan secara penuh, baik dalam penyusunan regulasi maupun penentuan lokasi dapur utama.
“Dulu, saat datang pertama kali MBG, Pemda tidak tahu apa-apa. Dapur pertama muncul di Brobahan tanpa koordinasi dengan kita,” kata Sadewo dalam forum tersebut di Pendopo Si Panji Purwokerto Senin 29 September 2025.
Pernyataan ini langsung dibantah Adhi. Ia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya telah memaparkan peran strategis pemerintah daerah dalam beberapa kegiatan resmi, termasuk retreat kepala daerah di Magelang dan Jatinangor.
2. Pemkab Selalu Disalahkan
Saat Ada Masalah Sadewo juga mengaku bahwa setiap kali terjadi kendala di lapangan, seperti kasus keracunan makanan MBG di Banyumas, pemerintah daerah justru yang dituding sebagai pihak paling bertanggung jawab.
“Kesannya, kalau ada masalah, Pemda yang salah. Padahal regulasinya belum jelas,” ujar Sadewo. Adhi menilai, sikap seperti itu tidak tepat bagi seorang kepala daerah. Ia menekankan pentingnya sikap terbuka terhadap kritik dan kolaboratif dalam menyelesaikan persoalan.
Meski begitu, Adhi tetap mengapresiasi langkah Pemkab Banyumas yang kini telah membentuk tim lintas sektoral untuk mengawal pelaksanaan MBG agar lebih terarah.
Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa komunikasi antara pusat dan daerah sangat penting demi keberhasilan program nasional, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas seperti Makan Bergizi Gratis
Dua pernyataan Bupati Banyumas Sadewo soal program MBG menuai kritik tajam dari Gerindra. Gerindra menilai Pemkab harus proaktif, bukan menyalahkan, agar program nasional berjalan baik
Viva, Banyumas - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena keberhasilannya, melainkan karena munculnya perbedaan pandangan antara Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dengan Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Banyumas, Adhi Wiharto.
Adhi melayangkan kritik terbuka terhadap pernyataan Sadewo yang dinilai kurang mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, peran aktif pemerintah daerah sangat penting agar program MBG berjalan lancar dan tepat sasaran.
Kritik ini berawal dari dua pernyataan Sadewo yang dianggap kontroversial dalam rapat koordinasi evaluasi program MBG di Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin (29/9/2025). Berikut dua poin yang menuai reaksi keras dari Gerindra:
1. Pemkab Tak Dilibatkan Sejak Awal
Bupati Sadewo menyebut, sejak awal peluncuran program MBG, pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan secara penuh, baik dalam penyusunan regulasi maupun penentuan lokasi dapur utama.
“Dulu, saat datang pertama kali MBG, Pemda tidak tahu apa-apa. Dapur pertama muncul di Brobahan tanpa koordinasi dengan kita,” kata Sadewo dalam forum tersebut di Pendopo Si Panji Purwokerto Senin 29 September 2025.
Pernyataan ini langsung dibantah Adhi. Ia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya telah memaparkan peran strategis pemerintah daerah dalam beberapa kegiatan resmi, termasuk retreat kepala daerah di Magelang dan Jatinangor.
2. Pemkab Selalu Disalahkan
Saat Ada Masalah Sadewo juga mengaku bahwa setiap kali terjadi kendala di lapangan, seperti kasus keracunan makanan MBG di Banyumas, pemerintah daerah justru yang dituding sebagai pihak paling bertanggung jawab.
“Kesannya, kalau ada masalah, Pemda yang salah. Padahal regulasinya belum jelas,” ujar Sadewo. Adhi menilai, sikap seperti itu tidak tepat bagi seorang kepala daerah. Ia menekankan pentingnya sikap terbuka terhadap kritik dan kolaboratif dalam menyelesaikan persoalan.
Meski begitu, Adhi tetap mengapresiasi langkah Pemkab Banyumas yang kini telah membentuk tim lintas sektoral untuk mengawal pelaksanaan MBG agar lebih terarah.
Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa komunikasi antara pusat dan daerah sangat penting demi keberhasilan program nasional, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas seperti Makan Bergizi Gratis