Menkeu Ungkap Taktik Pemeriksaan Acak Jalur Hijau, Pastikan Impor Lancar dan Penegakan Aturan Maksimal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemeriksaan acak jalur hijau tidak mengganggu impor, sekaligus menindak peredaran rokok ilegal.

VIVA, Banyumas – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemeriksaan acak jalur hijau kepabeanan dan cukai yang dilakukan pihaknya tidak akan mengganggu kelancaran proses impor di Indonesia.

“Desain tidak mengganggu kelancaran barang-barang di sana. Makanya saya random sample,” ujar Purbaya dikutip dari VIVA.co.id, Rabu (1/10/2025).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Keuangan untuk memastikan prosedur kepabeanan tetap aman dan tertib, sekaligus menekan peredaran rokok ilegal yang menjadi perhatian serius pemerintah.

Purbaya menekankan, pemeriksaan acak pada jalur hijau ini bersifat sesekali dan tidak dilakukan secara terus-menerus.

Hal ini berarti proses impor barang melalui jalur hijau tetap dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

“Paling satu hari berapa biji. Tapi jangan main-main. Gitu saja. Kalau ketahuan, awas,” tegas Purbaya. Pernyataan ini menunjukkan sikap tegas pemerintah terhadap pelanggaran regulasi impor, khususnya terkait peredaran rokok ilegal.

Jalur hijau biasanya digunakan untuk mempercepat proses impor bagi barang-barang yang dianggap aman dan bebas dari risiko pelanggaran. Namun, Purbaya mengingatkan bahwa celah ini bisa dimanfaatkan untuk praktik curang.

“Dengan pemeriksaan acak, kami berharap semua pihak mematuhi aturan dengan benar. Ini juga bagian dari upaya menindak tegas pelaku peredaran rokok ilegal, termasuk pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Purbaya optimistis, dalam tiga bulan ke depan, tindakan ini akan menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan.

Ia menekankan, siklus impor rata-rata berlangsung sekitar tiga bulan, sehingga pengawasan yang konsisten akan memberikan efek positif terhadap kepatuhan pelaku usaha.

Rencana pemeriksaan acak ini sebelumnya diungkapkan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin, 22 September 2025.

Menurut Purbaya, inisiatif ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan integritas proses impor secara keseluruhan.